Jokowi Soroti 30 Pelabuhan Mangkrak Akibat Tak Punya Akses Jalan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya keterpaduan perencanaan antarkementerian, mau pun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronitas perencanaan dinilai penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai harapan dan tak mubazir.
Jokowi mencontohkan terdapat 30 pelabuhan yang telah terbangun namun malah tidak memiliki jalan. Lemahnya perencanaan juga terlihat pada infrastruktur lainnya di mana waduk yang tidak terintegrasi dengan irigasi. Begitu pula ada museum yang ternyata malah berdiri di tengah hutan.
“Saya mengajak kementerian dan lembaga sungguh mendorong efisiensi melakukan bersama jangan berorientasi proyek,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (30/4).
(Baca juga: Kemenhub Ungkap Ada 26 Proyek Pelabuhan Mangkrak)
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan 33 proyek pelabuhan mangkrak saat dibangun pada periode 2009-2015. Proyek pelabuhan tersebut belum ada satu pun yang beroperasi, di antaranya karena ketiadaan akses jalan
Sampai sekarang, Budi tidak tahu perencanaan yang dibuat sehingga pelabuhan tidak dapat difungsikan. "Ada yang traffic, ada potensi ekonomi tidak ada, jadi berbagai sebab itu," katanya.
Budi mengatakan sebanyak 13 dari 33 pelabuhan mangkrak yang akan dilanjutkan pembangunannya tahun ini. Delapan dari 13 pelabuhan tersebut akan dibiayai dari anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2018. Pelabuhan tersebut tersebar di Kepulauan Riau, Kalimantan timur, Kalimatan Selatan dan Papua.
(Baca: Pemerintah Tawarkan 3 Proyek Pelabuhan Strategis Ke Investor Brasil)
Sebelumnya , Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan terdapat 10 proyek pelabuhan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wahyu menilai, sepuluh proyek pelabuhan yang ada dalam PSN itu sudah diperhitungkan lokasinya. Alhasil, dia yakin jika hal tersebut pemerataan atas transportasi laut akan terjadi.
Wahyu menilai untuk membangun efektivitas transportasi laut, diperlukan juga mendorong konektivitas di darat. Wahyu mengatakan, hal tersebut penting karena logistik harus dibawa melalui jalur darat sebelum dikirim antar-pulau melalui pelabuhan.
Hal tersebut yang membuat kuantitas proyek jalan serta kawasan cukup banyak dalam PSN. “Barangnya dari mana ini juga tergantung pembangunan interland-nya. Jadi ini menjadi satu kesatuan,” kata dia.
Karenanya, pemerintah pun saat ini mendorong pembangunan pelabuhan secara bertahap. Dalam proyek pelabuhan tersebut, ada beberapa fase yang dijalankan sehingga operasinya tak harus menunggu konstruksi selesai sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tata kepelabuhan yang berjalan dapat efektif.
“Memang ini yang menjadi petimbangan kami membangun fase 1 dulu, barangnya dari mana. nanti kalau sudah, bangun lagi," kata Wahyu.
(Baca: Realisasi Lambat, Pemerintah Coret 14 Proyek dari Daftar Strategis)
