Menhub Kaji 30% Dana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dari Swasta
Pemerintah sedang mengkaji pendanaan lain untuk proyek Kereta Semicepat Jakarta-Surabaya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka kemungkinan 20 hingga 30 persen pendanaan proyek ini tidak dari utang Jepang yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia mengatakan saat ini pemerintah masih memilah infrastruktur mana saja yang dapat dikerjakan dengan APBN dan skema pendanaan lain. Untuk proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya, penyediaan sarananya bisa menggunakan pendanan lain, misalnya melibatkan investor swasta untuk masuk.
"Bisa saja lewat pinjaman ke PT Kereta Api Indonesia (Persero)," kata dia di Jakarta, Jumat (11/5). (Baca: Swasta Rencana Diajak Terlibat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya)
Budi menjelaskan pendanaan di luar APBN untuk proyek kereta api merupakan langkah yang normal. Sebelumnya sudah ada proyek kereta Makassar - Pare-pare yang dijalankan dengan berbagai macam skema mulai dari APBN hingga Availability Payment. Hingga saat ini pihaknya masih mencari skema pendanaan yang tepat.
Selain proyek yang sudah direncanakan, Budi juga berharap para investor dan pengusaha dapat masuk ke proyek kereta yang sedang dalam kajian. Beberapa proyek tersebut antara lain kereta Bandara Soekarno Hatta - Gambir, Bandara Soetta - BSD, serta Bandara Soetta - Bandara Halim Perdanakusuma.
"Sehingga tidak semua dilakukan pemerintah, tapi ada kolaborasi swasta," kata Budi. (Baca: Kemenhub Tawarkan Proyek Kereta Makassar-Parepare kepada Swasta)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menjelaskan sebenarnya prioritas pekerjaan infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat. Proyek-proyeknya dapat menyelesaikan masalah kesenjangan yang bertahun-tahun terjadi.
Namun dia juga mengingatkan permasalahan pembangunan infrastruktur. "Satu biayanya mahal, lalu utang Badan Usaha Milik Negara banyak tapi profitabilitasnya malah menurun," kata dia.
