Bulan Ini, Standardisasi QR Code Bakal Diimplementasikan Terbatas

Penulis: Desy Setyowati

Editor: Pingit Aria

Selasa 15/5/2018, 19.57 WIB

Implementasi terbatas itu bakal diikuti oleh 12 perusahaan yang sudah mendapat izin menggunakan QR Code.

Go-Pay
Go-Jek
Ilustrasi pembayaran melalui QR Code Go-Pay.

 

Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan standardisasi kode respons cepat (Quick Response/QR Code) untuk sistem pembayaran uang elektronik dalam dua pekan ke depan. Rencana ini mundur dari target semula, yakni pada April 2018.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Wijanarko mengatakan, instansinya akan menunjuk Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai lembaga standar. "Begitu ditunjuk, QR Code sudah mulai distandardkan," kata dia kepada Katadata, Selasa (15/5).

Implementasi terbatas itu bakal diikuti oleh 12 perusahaan yang sudah mendapat izin menggunakan QR Code. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah meningkatkan infrastruktur dan layanannya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Implementasi terbatas itu mungkin sampai September atau Oktober tahun ini," kata Onny.

Adapun perusahaan yang sudah teridentifikasi mendapat izin untuk menggunakan QR Code di antaranya adalah PT Dompet Anak Bangsa atau Go- Pay; produk mobile financial services dari Telkomsel, TCash; PT Visionet Internasional (OVO); aplikasi besutan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Your All Payment atau Yap!; serta, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.

(Baca: Transaksi Tumbuh 163%, BI Perketat Pengawasan Uang Elektronik)

Sembari menyelesaikan implementasi terbatas tersebut, perusahaan yang sudah mengajukan izin untuk menggunakan QR Code pun wajib mendaftar kembali dan memenuhi standard. "Kalau menerbitkan spesifikasi (QR Code) sendiri, itu malah bahaya," kata dia.

ASPI merupakan lembaga yang dibentuk BI dengan melibatkan representasi seluruh pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia. ASPI juga diberi kewenangan oleh BI dalam lingkup mikro dan teknis untuk membuat aturan main dalam industri sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kebijakan.

Reporter: Desy Setyowati