7 Investor Tiongkok dan Korea Berminat Garap Proyek LRT Ratu Prabu

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Safrezi Fitra

Rabu 16/5/2018, 22.07 WIB

Ratu Prabu optimistis proyek LRT senilai Rp 415 triliun bisa mulai dibangun paruh kedua 2019

LRT
Akbar Nugroho Gumay|ANTARA FOTO

PT Ratu Prabu Energi Tbk menyatakan tetap berkomitmen untuk membangun proyek kereta listrik ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang digagasnya di DKI Jakarta. Perseroan menyebutkan saat ini sudah ada tujuh perusahaan yang tertarik menjadi investor sekaligus kontraktor untuk proyek tersebut.

"Peminatnya yang sudah diundang ada enam perusahaan asal Tiongkok dan satu perusahaan dari Korea," ujar Presiden Direktur Ratu Prabu Burhanuddin Bur Maras di Gedung Ratu Prabu I, Jakarta, Rabu (16/5).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Bur Maras mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proposal proyek yang akan diajukan oleh masing-masing peminat. Targetnya, proposal dari para peminat proyek tersebut sudah terkumpul semuanya pada pertengahan Juni mendatang. Proposal ini menjelaskan komitmen kesanggupan masing-masing perusahaan ikut menggarap proyek ini. Ratu Prabu akan menyaring perusahaan yang betul-betul memiliki kemampuan teknis dan keuangan.

Proposal yang diajukan oleh tujuh perusahaan ini adalah untuk pembangunan Fase I sepanjang 115 kilometer dengan total investasi Rp 94 triliun. Pengerjaannya dibagi tiga tahap. Tahap pertama dari Kota ke Jalan Jenderal Sudirman. Tahap kedua, sepanjang jalan Daan Mogot dan tahap tiga menuju Bandara Soekarno Hatta. Dia menjelaskan total panjang proyek LRT yang dibangunnya mencapai 485 kilometer yang terbagi dalam 14 jalur. Total dana investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 415 triliun.

Penyediaan sarana keretanya juga sudah masuk dalam tender. Pendanaan investasi proyek LRT yang sangat besar ini akan didapat dari negara perusahaan pemenang tender. Misalnya, jika investor Korea menang, maka perusahaan tersebut akan meminjam dari Korea Exim Bank dan bank sindikasi lainnya.

Setelah proses tender selesai, Ratu Prabu akan segera mengurus perizinan dan memulai konstruksi. “Kami perkirakan dalam waktu satu tahun dari sekarang, semester II-2019 bisa mulai dikerjakan,” kata Bur Maras.

(Baca: Ratu Prabu Tertarik Investasi di LRT, Luhut: Ada Syaratnya)

Ratu Prabu juga mengasuransikan 100 persen pinjaman untuk proyek tersebut untuk menjamin para investornya. Direktur Keuangan Ratu Prabu Gemilang Zaharin menyebutkan perusahaan asuransinya berasal dari Inggris, yakni Lloyds of London. Apabila belum cukup, terbuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan PT Askrindo (Persero) dan perusahaan asuransi Tiongkok.

“Mereka menjamin kreditnya. Karena kami tidak punya aset untuk menjamin pinjaman sebesar itu, jadi penjaminnya oleh asuransi,” ujarnya. Dia menjelaskan premi asuransi ini cukup mahal, yakni 1 persen dari total pinjaman. Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh konsultan asal AS Bechtel Corporation, premi ini masih sanggup dibayar, karena pendapatan dari proyek ini pun sangat besar.

Bur Maras pernah mengungkapkan perhitungan pendapatan yang didapat dari proyek LRT ini mengacu pada LRT di San Francisco Amerika Serikat. Dengan tarif US$ 1,5 dan ada 5 juta penumpang pulang pergi, akan mendapat US$ 15 juta per hari atau US$ 5,4 miliar per tahun. Margin keuntungan bersih proyek ini diasumsikan 30 persen. Dengan asumsi ini dia yakin proyeknya akan balik modal US$ 8 miliar dalam 6 tahun, berbeda dengan perhitungan Bechtel 15 tahun.

Terkait proyek LRT yang digagas Ratu Prabu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan telah menyampaikan minat dan keseriusan perusahaan ini kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Perusahaan  ini telah mengerjakan studi proyek tersebut selama dua tahun. Meski begitu, dia menyadari kewenangan pembangunan proyek ini juga berada di tangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dirinya hanya mengaku akan mendorong Kemenhub mendukung terealisasinya proyek transportasi ini.

"Karena mereka (Ratu Prabu) selama ini berkoordinasi dengan Kemenhub dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)," kata Sandiaga.