Kementerian ESDM Hapus Batas Atas Nilai Bonus Tanda Tangan Blok Migas

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

Rabu 16/5/2018, 18.44 WIB

Menteri ESDM menetapkan bonus tanda tangan paling sedikit US$ 1 juta.

Rig
Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah nilai  bonus tanda tangan yang harus dibayarkan kontraktor untuk mengelola blok minyak dan gas bumi (migas) yang habis kontrak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2018 yang berlaku 7 Mei 2018.

Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya. Padahal aturan tersebut terbit 24 April lalu.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dalam aturan anyar itu, Menteri ESDM mengubah pasal 12 mengenai besaran bonus tanda tangan. Pasal baru itu menyebutkan bonus tanda tangan paling sedikit sebesar US$ 1 juta. Sementara itu di pasal 12 aturan lama, batas bonus tanda tangan dipatok paling sedikit US$ 1 juta dan paling banyak US$ 250 juta.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan perubahan itu agar tidak ada lagi batas maksimal. "Jadi tidak dibatasi," kata dia kepada Katadata.co.id,Rabu (16/5).

Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2018 itu sebenarnya sempat menuai kontroversi bagi beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu poin yang menjadi kontroversi adalah adanya hak prioritas untuk kontraktor eksisting dalam mengelola blok terminasi.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi menilai Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2018 itu tidak sejalan dengan konstitusi yakni Undang-undang Dasar (UUD) 1945 khususnya pasal 33. Adapun inti dari pasal 33 itu menyebutkan sumber daya alam di perut bumi dikuasai oleh negara.

Menurut Kurtubi, dalam kontrak hulu migas juga ada klausul yang menyebutkan blok itu dikembalikan ke negara setelah kontrak selesai. “Negara dalam hal ini adalah perusahan minyak nasional,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (8/5).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menilai blok migas yang kontraknya habis sebaiknya diprioritaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta nasional. “Justru kurang tepat jika masih juga ketergantungan terhadap kontraktor eksisting,” ujar dia.

Menurut Herman, harus ada kemauan negara untuk mengelola sumber daya alam secara berdaulat. Jadi, sebaiknya blok migas yang berakhir kontraknya itu diprioritaskan ke PT Pertamina (Persero).

(Baca: Hak Prioritas Kontraktor Eksisting di Blok Terminasi Picu Kontroversi)

Adapun, hingga tahun 2026 akan ada 23 blok yang akan berakhir kontraknya. Saat ini, Kementerian ESDM masih mengkaji proposal kontraktor yang sudah mengajukan minat.

Reporter: Anggita Rezki Amelia