Rini Siapkan Sanksi Bagi Pegawai BUMN yang Terlibat Terorisme

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Safrezi Fitra

Rabu 16/5/2018, 19.37 WIB

Rini mengaku belum menerima laporan mengenai dugaan keterlibatan pegawai perusahaan pelat merah yang mendanai aksi terorisme di Riau

Rini Soemarno
Arief Kamaludin|Katadata

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan akan menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai perusahaan pelat merah yang terlibat dalam kegiatan terorisme. Hal ini menanggapi adanya dugaan Kepolisian mengenai keterlibatan pegawai BUMN mendanai aksi terorisme di Riau.

Rini belum bisa menyebutkan secara pasti, hukuman seperti apa yang akan diberikan. Saat kementeriannya masih mempelajari langkah dari para penegak hukum. Namun, dia memastikan apabila terbukti, pegawai BUMN tersebut akan diproses sesuai hukum.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Polisi Berhasil Lumpuhkan Serangan Teror di Mapolda Riau)

"Pasti ada (sanksi tegas)," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5). Rini mengaku belum tahu siapa dan apa nama perusahaan plat merah yang diduga terlibat aksi terorisme. Hingga kini pun, dia belum mendapatkan laporan mengenai hal ini.

Sebelumnya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan keterlibatan pegawai BUMN mendanai aksi terorisme ini diungkap oleh dua orang terduga teroris yang ditangkap di Palembang. Oleh sebab itu, Polda Sumsel akan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk menelusuri dugaan ini.

(Baca: Penyerang Mapolda Riau Terkait Jaringan NII Pendukung ISIS)

Mengenai aksi terorisme yang marak terjadi beberapa hari terakhir, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah untuk memberantasnya. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan salah satunya dengan berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dalam membantu pemberantasan terorisme. Dia mengatakan hal ini lantaran status pasukan tersebut yang sedang dibekukan.

Koopssusgab merupakan gabungan dari tiga pasukan elit milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketiganya adalah Sat-81/Gultor milik Kopassus, Satbravo 90 milik Komando Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, serta Detasemen Jalamangkara Angkatan Laut. Moeldoko mengatakan hal ini telah diberitahukan kepada Presiden Joko Widodo yang merespons dengan sangat positif.

"Kami akan bicara dengan Panglima," kata dia di Kantor Wakil Presiden tadi siang. (Baca: Jokowi Perintahkan Para Menteri Jelaskan Kondisi Aman RI ke Dunia)