Menteri Susi Rombak Posisi Empat Pejabat Eselon I KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merombak posisi empat pejabat eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perubahan tersebut, antara lain mencakup posisi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP).
Susi melantik Nilanto Perbowo sebagai Sekretaris Jenderal dari yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal PDSPKP, Zulficar Mochtar sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, yang sebelumnya Kepala BRSDMKP, Rifky Effendi Hardijanto sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dari yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, serta Sjarief Widjaja sebagai Kepala BRSDMKP dari sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
(Baca : KKP Minta Pembatasan Asing dalam Perikanan Tangkap Masuk Revisi UU)
"Saya percaya Anda semua akan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diamanatkan," kata Susi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/5).
Susi menilai rotasi perlu dilakukan dalam sebuah organisasi, terutama penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Dia pun menyatakan terus mencari orang yang tepat dengan kelebihan dan kekurangan dalam setiap jabatan.
Kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang baru, Susi berpesan agar produk perikanan harus memiliki nilai jual tinggi baik di pasar domestik maupun global. Dia menuntut keberhasilan dalam pemasaran hasil tangkapan nelayan tradisional.
(Baca Juga : KKP Siapkan 300 Kapal Bantuan Untuk Nelayan)
Sementara itu, kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Susi juga berpesan agar dapat terus menorehkan prestasi dan menunjukkan kinerja yang baik, terutama dalam pembangunan politeknik kelautan dan perikanan. "Sumber daya manusia akan menjadi prioritas pembangunan”, ujarnya.
Menurut Susi, perikanan tangkap penting menjaga keberlanjutan, berkekuatan dan berkeadilan, yang mana izin tangkap jangan hanya terkonsentrasi di satu atau dua perusahaan. Sebab, hal itu akan menimbulkan kesan tak baik dari masyarakat. "Segera lakukan secepat dan seadil mungkin," tutur Menteri Susi.
Dalam pesannya yang lain, dia juga mengatakan kepada seluruh jajaran pegawai KKP agar melakukan perampingan anggaran, khususnya dalam kebutuhan belanja hingga perjalanan dinas.Penyesuaian budget juga menurutnya mesti dilakukan dalam setiap direktorat. “Misalnya buat cold storage jumlahnya dikecilkan, tapi ditingkatkan kualitasnya," katanya.
