Mahfud MD Sebut Hak Keuangan Pejabat BPIP Lebih Kecil dari Anggota DPR

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

Kamis 31/5/2018, 13.27 WIB

Mahfud sebut gaji pejabat BPIP sekitar Rp 5 juta.

UKP PIP
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Kepala Dewan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif (kiri belakang) bersama sembilan anggota melakukan sumpah dalam pelantikan UKP-PIP di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP) Mahfud MD menilai masyarakat saat ini salah kaprah atas informasi mengenai gaji pejabat lembaganya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018. Alasannya, masyarakat kerap kali menafsirkan jumlah gaji yang diberikan kepada para pejabat BPIP berupa total hak keuangan dan fasilitas lain.

Mahfud mengatakan, gaji pejabat BPIP sebenarnya hanya sebesar Rp 5 juta. Besaran uang hingga puluhan dan ratusan juta rupiah yang selama ini diperdebatkan merupakan total dari hak keuangan dan fasilitas lain bagi pejabat BPIP.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Itu sudah mencakup gaji pokok Rp 5 juta, operasional Rp 13 juta, tunjangan kesehatan dan yang macam-macam yang akhirnya jumlahnya sampai sebesar itu," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (31/5).

Mahfud mengatakan telah mengonfirmasi mengenai rincian hak keuangan ini kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (30/5) malam. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyatakan jika yang tercantum dalam Perpres tersebut bukanlah gaji tetap sebagaimana banyak diasumsikan saat ini.

Perpres 42 Tahun 2018 menjadi polemik di masyarakat karena hak keuangan dan fasilitas yang diberikan terlalu besar. Dalam aturan tersebut, mantan presiden Megawati Soekarnoputri yang menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 112,5 juta per bulan.

Beberapa anggota Dewan Pengarah BPIP yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya masing-masing mendapat gaji sebesar Rp 100,8 juta.

Adapun Kepala BPIP Yudi Latief akan mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 76,5 juta dan Wakil Kepala BPIP akan mendapat hak keuangan sebesar Rp 63,7 juta. Sementara Deputi BPIP sebesar Rp 51 juta, dan Staf Khusus BPIP sebesar Rp 36,5 juta. Selain hak keuangan bulanan, para pejabat BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.

Jika ditilik menggunakan skema hak keuangan tersebut, kata Mahfud, hak keuangan BPIP lebih kecil dibandingkan yang diterima menteri, kepala lembaga negara, ataupun anggota DPR. Mahfud mencontohkan, hak keuangan pejabat BPIP lebih kecil jika dibandingkan miliki Dewan Pertimbangan Presiden.

"Wantimpres itu gajinya sudah Rp 60 juta tapi ditambah Rp 100 juta lagi operasional. Kami operasionalnya Rp 13 juta," kata Mahfud.

Jika hak keuangan pejabat BPIP dianggap terlalu besar, Mahfud heran kenapa masyarakat tak mempersoalkan hal yang sama terhadap anggota dewan. Alasannya, Mahfud memperkirakan jika anggota DPR pada 2004 telah mampu mendapatkan hak keuangan hingga Rp 150 juta.

Menurut Mahfud, angka itu didapatkannya ketika menjabat sebagai anggota DPR. Mahfud menilai hak keuangan anggota DPR pada 2004 bahkan sudah melampaui yang diberikan kepada BPIP.

"Ini sudah 14 tahun. Berarti di sana sudah lebih dari Rp 200 juta," kata Mahfud.

(Baca juga: Perpres Atur Gaji Megawati Ratusan Juta di BPIP Akan Digugat ke MA)

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) berencana mengajukan uji materi peraturan presiden tersebut ke Mahkamah Agung. Alasannya Perpres Nomor 42 Tahun 2018 berpotensi melanggar tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain menggugat ke MA, Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan dugaan maladministrasi dalam penerbitan Perpres ini ke Ombudsman RI. Salah satu dasar laporan MAKI yakni APBN tahun 2018 belum menentukan nomenkaltur tentang hak keuangan BPIP termasuk khususnya Dewan Pengarah.

"Sehingga pemberian hak keuangan pada saat ini ( 2018) akan dapat menimbulkan masalah jika dilakukan pemeriksaan oleh BPK," kata Boyamin.

Kuis Katadata

Uji Pengetahuan Anda Tentang Pejuang Kemerdekaan Indonesia

Uji Pengetahuan Anda Tentang Pejuang Kemerdekaan Indonesia