Seluruh Pelaku Usaha Sawit Ditargetkan Bersertifikat ISPO di 2020

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

6/6/2018, 09.37 WIB

ISPO bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang kerap menghadang industri sawit seperti masalah lingkungan, deforestasi dan kebakaran hutan.

Kelapa sawit
Arief Kamaludin|KATADATA
Petani memanen buah kelapa sawit di salah satu perkebunan kelapa sawit di Desa Delima Jaya di Kecamatan Kerinci, Kabupaten Siak, Riau.

Kementerian Pertanian menargetkan seluruh pelaku usaha, termasuk petani di sektor perkebunan kelapa sawit dalam negeri telah bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada 2020. Dengan adanya ISPO, maka pemerintah berharap hal itu bisa menjadi bukti  komitmen industri  sawit dalam  menjalankan pengelolaan denga prinsip keberlanjutan lingkungan sekaligus menangkal kampanye hitam.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan ISPO bisa menjadi  senjata ampuh untuk menghadapi tekanan kampanye hitam sawit dalam perdagangan global. “Pelaku industri sawit dalam waktu dua setengah tahun harus melakukan perbaikan dengan ISPO,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (5/6).

Menurut Bambang, sertifikat ISPO bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang kerap menghadang  industri sawit seperti masalah lingkungan,  deforestasi, kebakaran hutan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan penyalahgunaan kawasan hutan. Pasalnya, ISPO mengharuskan pengelolaan good agriculture practice di hulu dan sistem yang terintegrasi dengan sehat di hilir.

(Baca : Pengusaha Sawit Kritik Pengirim Surat Terbuka untuk Jokowi & Uni Eropa)

Dia pun meminta pengusaha  bisa mempercepat proses sertifikasi. “Sehingga tidak ada lagi citra negatif dalam kampanye sawit,” ujar Bambang.

Dia mengatakan respons Uni Eropa terhadap industri  sawit Indonesia menjadi pelajaran berharga agar ke depan pelaku usaha sawit bisa lebih fokus pada masalah lingkungan, di samping  juga harus melakukan perbaikan agar isu kampanye hitam tidak semakin meluas.

Menurut data Kementerian Pertanian pada 2017, sertifikat ISPO baru diberikan kepada 346 pelaku usaha dengan luasan lahan sebesar 2,11 juta hektare atau mencakup 19,84% dari total lahan  sawit seluas 14,03 juta hektare. Sehingga, baru 9,53 juta ton sawit yang memiliki sertifikat ISPO atau 25,21% dibanding keseluruhan produksi 37,18 juta ton.

(Baca : Industri Sawit Eropa Dukung Indonesia Lawan Diskriminasi Uni Eropa)

Namun demikian,  implementasi memperoleh sertifikat ISPO memang masih memiliki kendala, salah satunya mengenai pandangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penggunaan kawasan hutan meski sudah masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU). Hal itu bepotensi menyebabkan perusahaan melakukan tindakan korektif karena berakibat pada penjualan area lahan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kacuk Sumarto juga mengungkapkan masalah dalam ISPO adalah definisi kawasan hutan. Aturan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2004 mengecualikan sawit dalam penggunaan kawasan hutan. “Kalau sawit bisa masuk hutan, masalah sertifikasi ISPO bisa cepat selesai,” ujar Kacuk, beberapa waktu lalu.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN