Jokowi: Yudi Latif Mundur dari BPIP Karena Urusan Keluarga

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Safrezi Fitra

Jum'at 8/6/2018, 20.34 WIB

"Tadi disampaikan bahwa ada urusan pribadi dan keluarga yang lebih diperhatikan maka beliau mengundurkan diri," kata Jokowi

Jokowi
Intan | Biro Pers Sekretariat Kepresidenan
Presiden Jokowi menjelasan alasan Yudi Latif mundur dari jabatan Ketua BPIP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pengunduran diri Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dia mengatakan Yudi mundur karena ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.

Alasan dijelaskan dalam surat pengunduran diri Yudi yang disampaikan kepada Jokowi pagi tadi. Presiden memuji kinerja Yudi selama setahun terakhir, sejak pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) hingga perubahannya menjadi BPIP.

"Tadi disampaikan bahwa ada urusan pribadi dan keluarga yang lebih diperhatikan maka beliau mengundurkan diri," kata Jokowi usai berbuka puasa bersama di rumah dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta, Jumat (8/6). (Baca: Mundur dari Kepala BPIP, Yudi Latif Soroti Anggaran dan Kewenangan)

Menurut Jokowi, Yudi merupakan sosok berintegritas dan telah menunjukkan kerja kerasnya selama membangun BPIP. Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum memutuskan siapa yang akan menggantikan posisi Yudi setelah pengunduran diri. "Wong baru tadi pagi, nanti (saja)," kata Jokowi.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis yang tersebar di media sosial, Yudi mengatakan mudur karena BPIP membutuhkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Perubahan UKP-PIP menjadi BPIP ikut memberikan perubahan pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga, termasuk perubahan dalam hubungan antara Dewan Pengarah dan Pelaksana.

"Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda," ujarnya.

(Baca: Mahfud MD Sebut Hak Keuangan Pejabat BPIP Lebih Kecil dari Anggota DPR)

Dalam surat pengunduran dirinya itu ia menjelaskan hambatan anggaran dan kewenangan dalam mengelola BPIP.  Selama satu tahun berdiri instusi tersebut hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 7 miliar.

Meski telah dilantik memimpin UKP-PIP pada 7 Juni 2017, anggaran untuk lembaga ini baru turun lima bulan kemudian. Proses penganggarannya harus diajukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Anggaran UKP-PIP menginduk pada Sekretariat Kabinet. Anggaran yang turun pada awal November, penggunaannya harus berakhir pada 15 Desember 2017. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun. "Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara," kata Yudi.

Pengunduran diri Yudi mendapat perhatian publik. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade menyatakan kaget dengan keputusan Yudi mundur dari jabatannya sebagai Kepala BPIP.

Menurut Andre, seharusnya Yudi dapat bekerja lebih baik setelah diterbitkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP.

Namun, Andre menganggap tak perlu ada lembaga penguatan Pancasila. “Tak perlu membentuk badan dengan anggaran baru,” kata dia.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha