Penjajakan Koalisi, Prabowo dan SBY Gelar Pertemuan Usai Pilkada
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono usai Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018. Rencananya pertemuan digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan, nasi goreng khas dari kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, siap disajikan untuk SBY. “Sudah ada kesepahaman pertemuan,” kata Andre di Jakarta, Jumat (8/6).
Andre mengatakan, pertemuan digelar sebagai tindak lanjut bertemunya Prabowo dengan SBY pada Juli 2017 di Cikeas, Jawa Barat. Selain itu, menindaklanjuti hasil dari pertemuan antara Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno dan Ketua Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Mei 2018.
(Baca juga: AHY Diajukan Jadi Cawapres Prabowo bila Demokrat-Gerindra Berkoalisi)
Pertemuan tersebut merupakan penjajakan koalisi antara Gerindra dan Demokrat dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. “Komunikasi kami dengan Demokrat terus berjalan, mohon doanya saja,” kata Andre.
Gerindra membuka peluang bagi AHY untuk maju sebagai cawapres jika terjalin koalisi antara Gerindra dan Demokrat. Keputusan ini akan ditentukan Prabowo sebagai pimpinan partai koalisi.
Sementara itu, PKS yang telah terlebih dahulu berkoalisi dengan Gerindra, berkukuh meminta sembilan nama kader yang disodorkannya menjadi cawapres Prabowo. Sembilan nama tersebut, yakni Hidayat Nur Wahid, M Sohibul Iman, Ahmad Heryawan, Anis Matta, Irwan Prayitno, Salim Segaf Aljufri, Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.
“PKS konsisten tawarkan cawapres sembilan orang,” kata Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian, hari ini.
(Baca juga: Survei Cawapres, AHY, Bersaing dengan Gatot Nurmantyo dan Cak Imin)
Pipin menilai kader PKS yang ditawarkan untuk jadi cawapres Prabowo mumpuni. Dia bahkan mengklaim jika Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memiliki prestasi lebih baik ketimbang Presiden Joko Widodo ketika memimpin di daerah.
“Bedanya Kang Aher tidak melakukan pencitraan sebagaimana Pak Jokowi dulu,” kata Pipin.
