Freeport Dapat Perpanjangan Lagi Izin Tambang Hingga Akhir Bulan Ini

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Arnold Sirait

4/7/2018, 13.06 WIB

Dengan perpanjangan itu harapannya proses negosiasi mengenai kepastian perpanjangan setelah kontrak berakhir 2021 bisa selesai bersamaan.

freeport.jpg
KATADATA/

PT Freeport Indonesia akhirnya mendapatkan lagi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin sebelumnya berakhir 30 Juni 2018.

Perpajangan IUPK Ini seiring dengan terbitnya revisi Surat Keputusan (SK) Nomor 413 yang diterbitkan hari ini, Rabu (4/7). “Intinya bahwa SK 413 direvisi dalam rangka memberikan IUPK operasi produksi kepada PT Freeport Indonesia dan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan 31 Juli 2018,” kata Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono, Rabu (4/7).

Isi lain dari surat keputusan tersebut adalah pemegang IUPK dapat penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu. Namun mereka harus membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun sejak Februari hingga Juni 2018, perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah mengekspor 460.500 konsentrat. Rata-rata per hari 175 ribu hingga 176 ribu ton ore.

Bambang memprediksi, sampai akhir tahun, ekspor bisa meningkat menjadi rata-rata per hari 200 ribu ton ore per hari. Izin ekspor ini akan berakhir tahun 2019.

Dengan perpanjangan itu, harapannya negosiasi kelanjutan operasional antara pemerintah dan Freeport bisa selesai juga 31 Juli 2018. Hingga kini, kedua belah pihak masih bernegosiasi mengenai divestasi 51% saham Freeport.  

Salah satu kendala yang belum selesai adalah masalah lingkungan hidup akibat operasional Freeport.  Masalah ini kini ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Kewajiban lingkungan kan harus dipenuhi,” ujar Bambang.

Adapun, masalah perpajakan sudah memasuki tahap final. Saat ini, kewajiban perpajakan ini memasuki proses formal penyelesaian adminstrasi dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, negosiasi itu juga mempertimbangkan Hak Azasi Manusia (HAM). “Mesti ada pertimbangan, kayak masalah air kemarin di Papua kan tetep masuk,” ujar Bambang.

Kementerian ESDM juga mewajibkan Freeport membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Perusahaan harus menjual hasil tambang yang sudah dimurnikan ke luar negeri.

(Baca: Jonan: Freeport Harus Bangun Smelter)

Freeport pun dibebaskan memilih skema pembangunan smelter, apakah akan dibangun secara mandiri atau kerja sama dengan pihak lain. “Harus cepat karena waktunya tinggal sedikit,” kata Bambang.

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha