Antisipasi Perang Dagang, Jokowi Siapkan Insentif Bagi Industri
Ancaman perang dagang dunia yang dilancarkan beberapa negara membuat Presiden Joko Widodo mengambil sejumlah langkah. Langkah tersebut dirumuskan setelah rapat terbatas internal yang berlangsung kurang lebih empat setengah jam di Istana Bogor.
Usai rapat, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan rapat tersebut untuk mencari cara meningkatkan ekspor dan mengoptimalkan impor. Selain itu pengembangan industri substitusi impor juga akan menjadi fokus pemerintah dalam mengantisipasi perang dagang dunia.
"Ini juga memberi ketenteraman kepada industri nasional atau pengusaha agar iklim investasi dijaga," kata Airlangga di Istana Bogor, Senin (9/7). (Baca: Jokowi Rapatkan Kabinetnya Antisipasi Ancaman Perang Dagang Trump)
Beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas bea masuk dan bea keluar. Fasilitas ini diberikan agar industri memiliki daya saing dalam mengekspor produknya. Salah satu insentif yang akan diberikan adalah bagi industri yang ingin merelokasi pabriknya ke wilayah padat karya lain.
Selain itu untuk memacu ekspor furnitur, pemberian subsidi sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) bagi komoditas dasar kayu. Airlangga juga mengatakan pihaknya sedang mengkaji kemampuan industri nasional untuk dapat meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam produksinya.
"Termasuk korporasi-korporasi di Tuban yang bisa menyediakan petrokimia maupun Bahan Bakar Minyak," ujarnya. (Baca: Ancaman Penghapusan Bea Masuk Impor AS Tak Berdampak Signifikan)
Presiden Jokowi juga meminta kajian penggunaan biodiesel sebesar 30 persen dari saat ini 20 persen. Hal ini akan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati sebesar 500 ribu ton per tahun. Kemudian memaksimalkan industri pariwisata dengan pengembangan bandara serta maskapai penerbangan murah (low cost carier/LCC).
"Karena pariwisata salah satu sektor yang bisa cepat digenjot," kata Airlangga. (Baca: Soal Ancaman Tarif, Indonesia Siap Lobi AS dan Tempuh Jalur Negosiasi)
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengatakan hal yang akan jadi fokus pemerintah adalah megaproyek industri. Hal ini lantaran bisa membuat investasi besar masuk ke dalam negeri, hingga menambah ekspor dan mengurangi impor.
"Karena dampak (perang dagang) pada investasi itu melalui sentimen dan dapat menimbulkan ketidakpastian, maka kami siapkan insentif tambahan," ujarnya.
(Baca: RI Bentuk Kelompok Kerja Antisipasi Perang Dagang AS dan Tiongkok)
