Fasilitasi Pendanaan UKM Lewat Bursa, OJK Atur Equity Crowdfunding

Desy Setyowati
9 Juli 2018, 18:16
OJK
Katadata | Arief Kamaludin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis rancangan Peraturan OJK terkait layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Layanan ini fokus untuk pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan startup.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyampaikan, equity crowdfunding merupakan salah satu inovasi pemanfaatan teknologi guna meningkatkan inklusi keuangan. "Layanan urun dana ini bisa menjadi alternatif sumber dana bagi pelaku UKM dan perusahaan rintisan," katanya, Senin (9/7).

Advertisement

Equity Crowdfunding merupakan penawaran untuk menjual saham dari penerbit kepada pemodal atau investor secara digital. Nantinya, aturan ini akan mengatur penyelenggara, penerbit efek, dan investor.

Dalam draf peraturan tersebut, penyelenggara equity crowdfunding harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) ataupun koperasi, dengan modal disetor minimal Rp 2,5 miliar. Penyelenggara harus mengajukan izin terlebih dahulu ke OJK. Lalu, OJK akan menelaah paling lama 20 hari untuk memutuskan persetujuan atau penolakan.

(Baca juga: BEI Akan Pangkas Jumlah Minimal Transaksi Efek dari 100 Jadi 20 Saham)

Selain itu, penyelenggara dilarang melakukan kegiatan usaha lain ataupun terafiliasi dengan penerbit. "Penyelenggara wajib melaporkan secara berkala, bulanan dan tahunan," demikian dikutip dari rancangan Peraturan OJK (POJK) terkait layanan urun dana. Salah satu contoh penyelenggara jenis usaha ini adalah Akseleran.

Halaman:
Reporter: Desy Setyowati
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement