Jokowi Diminta Turun Tangan Pimpin Pengembangan Mobil Listrik
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu turun tangan secara langsung dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia. Faisal menilai, pengembangan mobil listrik tak bisa hanya ditangani pejabat setingkat menteri.
Alasannya, pengembangan mobil listrik memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian akan mendukung dari sisi industri otomotif, Kementerian ESDM bakal mendudkung dari sisi sumber daya.
Kemudian, Kementerian Keuangan akan menjadi pendukung dari segi insentif fiskal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengurusi masalah emisi karbonnya. Lalu, PLN menyediakan pasokan energi kendaraan listrik melalui pendirian Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU).
"Conductor-nya harus Presiden, tidak bisa Menperin (Airlangga Hartarto), tidak boleh Pak Jonan (Menteri ESDM, Ignasius Jonan)," kata Faisal di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (10/7).
(Baca juga: Jokowi Sebut Mobil Listrik Akan Menciutkan 90% Industri Otomotif)
Faisal mengatakan, pemerintah perlu menggarap proyek ini secara serius. Sebab, pengembangan mobil listrik memerlukan investasi yang besar sehingga lebih sulit dibandingkan kendaraan konvensional lain.
Selain itu, mobil listrik dapat menjadi "ekonomi baru" bagi Indonesia. Faisal mengatakan, dalam jangka pendek pendapatan privat yang diterima memang akan lebih rendah daripada biaya yang digelontorkan.
Meski demikian, "ekonomi baru" ini dapat menghasilkan keuntungan sosial yang lebih besar daripada biaya sosial yang dikeluarkan. "New economy niscaya memberikan maslahat," kata Faisal.
Faisal meyakini penjualan mobil listrik di masa depan bakal lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional. Dia memperkirakan, penurunan kendaraan konvensional bakal turun tajam pada 2027. Sementara, hal sebaliknya akan terlihat dari penjualan mobil listrik.
"Maka pada 2040 diperkirakan 54% mobil baru itu electronic vehicle," kata Faisal.
Infrastruktur penunjang
Guna menunjang pengembangan mobil listrik, dia menilai pemerintah perlu memberikan instrumen fiskal dan insentif pajak kepada industri. Hal lain yang juga penting adalah kesediaan infrastruktur penunjang.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan insentif pajak berupa tax holiday atau pembebasan pajak kepada industri yang mengembangkan baterai kendaraan listrik.
(Baca juga: Pemerintah Imingi Pembebasan Pajak Bagi Produsen Baterai Mobil Listrik)
Insentif lain yang disiapkan pemerintah berupa usulan revisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Usulan PPnBM yang baru dibuat dengan tambahan skema berbasis pada tingkat emisi gas buang.
"Intinya beri semua kendaraan yang bisa turunkan emisi, semakin turun hingga 0% emisi akan dapat tax lebih rendah," kata Harjanto.
Untuk infrastruktur penunjang, PLN telah menyiapkan berbagai SPLU untuk kendaraan listrik. Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty mengatakan, saat ini di seluruh Indonesia sudah ada lebih dari 1000 unit SPLU di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 540 unit berada di Jakarta. "Tahun ini kami rencanakan pasang 1,000 SPLU di Jakarta," kata Syofvi.
Hanya saja, SPLU yang ada saat ini masih memproses pengisian secara lambat (slow charging). PLN pun sedang mengkaji proses pengisian listrik secara cepat (fast charging).
Syofvi mengatakan, pengkajian itu dilakukan dengan menaruh SPLU fast charging uji coba di beberapa wilayah Jakarta, tahun ini. "Kami akan taruh satu atau dua stasiun, itu sedang kami hitung," kata Syofvi.
