Perang Dagang Berpotensi Tingkatkan Praktik Alih Muatan Tengah Laut

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Rabu 11/7/2018, 19.04 WIB

Susi mendorong penguatan industri kelautan dan perikanan dalam negeri untuk mencegah kegiatan perikanan yang tidak sah (IUUPF).

Bongkar muat ikan
Donang Wahyu|KATADATA
Aktivitas bongkar muat ikan tak selamanya dilakukan di pelabuhan perikanan samudera Bitung. Sejumlah kapal juga melakukan bongkar muat di dermaga-dermaga kecil yang terdapat di sekitar Bitung.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berpotensi meningkatkan praktik alih muatan  di tengah laut (transhipment) untuk  komoditas perikanan Indonesia. Alhasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun bakal memperketat kegiatan perikanan yang tidak sah (Illegal Unreported Unregulated Fishing /IUUF).

Susi menjelaskan aksi balas pengenaan tarif  terhadap komoditas Tiongkok oleh AS akan memicu praktik transshipment. "Berkaca pada penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) produk udang Vietnam dan Tiongkok pada 2004. Banyak produk luar Indonesia yang akan menggunakan nama kita untuk ekspor,” kata Susi di Jakarta, Rabu (11/7).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Menurutnya, banyak pengusaha Indonesia bekerja sama dengan pihak Tiongkok untuk melakukan ekspor mengatasnamakan dokumen milik Indonesia karena produk perikanan Indonesia mendapat fasilitas bebas tarif untuk  pengiriman  ke AS.

(Baca : Jadi Tuan Rumah Konferensi Laut Dunia, Susi Punya Misi Khusus)

Karenanya, KKP akan melakukan sosialisasi ke pengusaha agar tak terpancing  melakukan praktik transshipment dengan negara lain. Salah satu upaya dilakukan adalah dengan membangun industri kelautan dan perikanan dalam negeri.

Susi juga optimistis review  pemerintah AS atas pemberian insentif  bea masuk impor atau Generalized System of Preferences (GSP)  tak akan mengancam produk perikanan Indonesia. Dia mengklaim perlawanan terhadap IUUF membuat AS memberikan tarif bebas untuk ekspor Indonesia. Menurutnya,  tarif sebesar 26%-35% telah dibebaskan sejak 29 Juli 2015.

Dia juga yakin AS tidak akan menarik fasilitas  bebas tarif untuk ekspor Indonesia. “Kami konsisten memerangi penangkapan ikan ilegal, bukan cuma untuk Indonesia, tetapi juga di dunia,” ujar Susi.

(Baca : KKP Dorong Investasi Perikanan)

Kuis Katadata

Dunia Anak-Anak

Uji pengetahuan Anda mengenai Hari Anak dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah menarik dari Zurich senilai Rp. 250.000