Tumbang di Negerinya, Fintech Tiongkok Siap Serbu Indonesia?

Penulis: Desy Setyowati

Editor: Pingit Aria

Selasa 24/7/2018, 16.00 WIB

Kebutuhan pembiayaan mikro di Indonesia masih cukup besar.

Fintech
Arief Kamaludin | Katadata

Sebanyak 80 perusahaan financial technology (fintech) yang mengusung skema peer to peer (P2P) lending  di Tiongkok mengalami gagal bayar sepanjang Juni 2018. Jumlahnya lalu bertambah menjadi 137 hingga pertengahan Juli 2018.

Bisnis fintech P2P lending di Tiongkok telah memiliki sekitar 50 juta pengguna terdaftar dengan perputaran uang mencapai US$ 192 miliar atau sekitar Rp 2.745,6 triliun. Namun, lemahnya pengawasan regulator dinilai membuat bisnis ini rawan praktik ponzi dan shadow banking.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Banyaknya fintech yang gagal bayar di Tiongkok kemudian membuat para investor buru-buru menarik uangnya. "Investor kehilangan kepercayaan pada beberapa fintech dan tidak tahu apakah perusahaan mampu bertahan," ujar Analis Macquarie Capital Dexter HSU dikutip dari Bloomberg, akhir pekan lalu.

(Baca juga: OJK: Penerapan Mata Uang Digital Masih Perlu Kajian)

Sebaliknya, segmen bisnis P2P lending di Indonesia tumbuh pesat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebutuhan pendanaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp 1.700 triliun di Indonesia. Namun, perbankan hanya mampu membiayai Rp 700 triliun saja.

Kekurangan pendanaannya (funding gap) Rp 1.000 triliun itulah yang kini diincar oleh banyak pemain fintech. Direktur Asosiasi Fintech (Aftech) Indonesia Ajisatria Suleiman menyatakan, ada kemungkinan investor Tiongkok akan mengincar pasar Indonesia. "Itu bisa saja terjadi," katanya kepada Katadata, Selasa (24/7).

Menurut Ajisatria, beberapa regulasi OJK saat ini telah cukup maju. Ia mencontohkan, Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan POJK Nomor 7 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sudah cukup baik mengatur fintech.

(Baca juga: Kerugian Perbankan Akibat Serangan Siber Capai Ratusan Juta Dolar)

Adanya berbagai aturan itu dinilainya cukup untuk mencegah gagal bayar besar-besaran seperti yang terjadi di Tiongkok. Ia pun berharap pemain fintech asal Tiongkok nantinya bisa memenuhi aturan di Indonesia.

CEO Modalku Reynold Wijaya pun tak khawatir bila pelaku fintech P2P lending Tiongkok yang hadir memiliki peforma yang baik. "Yang kami tidak mau kalau platform liar yang masuk, sehingga peran penting regulator dan para platform yang kredible untuk bekerja sama menciptakan industri yang sehat," kata dia.

Co Founder & CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menambahkan, beberapa fintech P2P lending asal Tiongkok mulai datang ke Indonesia. Sepengetahuannya, mereka rata-rata menggarap segmen mikro atau pinjaman untuk konsumsi. "Pemainnya sudah ramai. Kalau ada fintech P2P lending yang masuk lagi, semestinya pemain besar," kata dia.

Reporter: Desy Setyowati