Pembatasan Harga dan Kekeringan Mengancam Kesejahteraan Buruh Tani

Michael Reily
10 Agustus 2018, 18:43
Pertanian rusak karena banjir
ANTARA FOTO/Aji Styawan
Petani memanen padi di persawahan yang terendam banjir di Sayung, Demak, Jawa Tengah, Kamis (16/2). Menurut data dari Kantor Kecamatan Sayung, sekitar 200 hektare areal persawahan terendam air dan terancam gagal panen akibat meluapnya Sungai Dombo yang tak mampu menampung debit air karena intensitas hujan tinggi.

Tingkat kesehateraan buruh tani terancam terus menurun. Hal itu salah satunya terindikasi dari semakin turunnya daya beli petani serta kebijakan pembatasan harga jual gabah dan biaya  produksi padi yang tinggi sehingga menyebabkan keuntungan yang didapat buruh tani semakin mengecil.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP), yang menjadi indikator daya beli petani, sejak awal tahun 2018 terus merosot. Angkanya turun dari Januari sebesar 102,92 menjadi 101,66 pada Juli.

Ekononom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan pemerintah terlalu menahan harga di tingkat petani. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, harga pembelian gabah petani  oleh pemerintah dipatok sebesar Rp 3.700 per kilogram. Tujuannya agar harga di tingkat konsumen bisa ditekan.

“Pemerintah akan kesulitan mengangkat tingkat kemiskinan di perdesaan,” kata Faisal kepada Katadata, Kamis (9/8).

(Baca : Daya Beli Petani Turun 0,37% Sepanjang Juli 2018)

Menurutnya, tingkat ketimpangan di perdesaan selalu meningkat sejak September 2016. Survei enam bulan sekali yang dilakukan BPS mengungkapkan tingkat ketimpangan naik dari 0,316 menjadi 0,324 pada Maret 2018.

Faisal pun menyebut pemerintah terlalu fokus mengurus kemiskinan di perkotaan. Kendati diakuinya memang,  tingkat ketimpangan di perkotaan turun dari 0,409 menjadi 0,401 pada periode yang sama.

Namun, pemerintah seharusnya tak mengabaikan angka kemiskinan di desa. Karenanya, dia menyarankan pemerintah memprioritaskan kebijakan untuk masyarakat miskin di perdesaan, bukan kelas menengah. “Sebab sebanyak 61% penduduk miskin adanya di perdesaan,” ujar Faisal.

Jika kemiskinan di desa menurun, menurutnya  tingkat urbanisasi ke kota bakal lebih rendah. Alhasil, kemiskinan di perkotaan juga turun secara otomatis. Terlebih, masyarakat desa yang kebanyakan petani tidak menikmati tunjangan seperti gaji ke-13 atau Tunjangan Hari Raya (THR).

Ketua Umum Asosiasi Perbankan dan Perbenihan Tani Indonesia (AP2TI) Dwi Andreas Santosa  pun menyatakan hal senada. Dwi mengatakan  petani semakin tertekan dengan kebijakan pemerintah. “Kondisi petani belum membaik,” kata Dwi.

Data BPS, harga rata-rata Gabah Kering Panen (GKP) terus menurun pada 7 bulan terakhir di 2018. Pada Januari, harga GKP per kilogram Rp 5.508 namun turun pada Juli menjadi Rp 4.716. Sebaliknya, harga beras medium eceran terus merangkak naik di atas rata-rata Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp 9.880 per kilogram.

Halaman:
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...