Lima Instruksi Presiden Jokowi untuk Jonan di Sektor Energi
Presiden Joko Widodo memberikan lima instruksi untuk dilaksanakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di sektor energi dalam rangka meningkatkan devisa dan menjaga rupiah. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/8).
Instruksi pertama yakni meminta produksi siap jual (lifting) minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibeli seluruhya oleh PT Pertamina (Persero). Alasannya, untuk menekan impor, sehingga menambah cadangan devisa dan memperkuat rupiah.
Adapun regulasinya akan dibentuk segera oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas). "Presiden meminta lifting minyak di KKKS untuk dibeli untuk seluruh oleh Pertamina, tidak diekspor," kata Kepala Biro Komunikas, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, Selasa (14/08).
Kedua, Presiden Jokowi akan meneken Peraturan Presiden mengenai campuran minyak nabati 20% dalam Bahan Bakar Minyak (Biodiesel 20 /B20). Aturan ini akan berlaku mulai 1 September, baik subsidi dan nonsubsidi. Kebijakan ini dapat menghemat devisa US$ 2 miliar tahun ini, dan US$ 4 miliar untuk tahun depan.
Ketiga, menambah produksi batu bara sebesar total 25 juta ton tahun ini. Penambahan tersebut telah diajukan oleh beberapa perusahaan batu bara. Dari keputusan ini diharapkan negara mendapatkan devisa US$ 1,5 miliar.
Keempat, Presiden Jokowi dan Menteri Jonan menyepakati mengenai prioritas penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Jadi, apabila ada barang migas dan batu bara yang produksi lokal, pemerintah tidak akan mengeluarkan daftar Rencana Impor Barang (RIB).
(Baca: Pemerintah Perketat Impor Barang Industri Hulu Migas)
Kelima, digitalisasi nozzle (pipa semprot) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jadi, setiap BBM yang keluar dari nozzle, akan langsung dikirimkan data ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Tujuannya untuk mengurangi penyelahgunaan dan mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM).
