Pedagang Minta Fasilitas Gudang Pendingin di Pasar

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Selasa 14/8/2018, 14.25 WIB

Dengan tersedianya fasilitas pendingin, bahan pangan yang sifatnya mudah rusak bisa tahan lebih lama dan menahan harga agar tak mudah jatuh.

HASIL PERTANIAN MENURUN
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Seorang petani menata hasil pertanian sayur kubis yang akan dijual di Pasar Sayur Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (13/3). Menurut petani setempat hasil pertanian sayur kubis yang dijual dengan harga Rp3.500 per kg tersebut pada musim ini turun dari satu ton menjadi lima kwintal dalam sekali panen akibat intensitas hujan di daerah lereng Gunung Merapi masih tinggi.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah untuk menyediakan bantuan sarana cold storage atau gudang penyimpan barang yang dilengkapi pengatur suhu di sejumlah pasar tradisional.  Fasilitas pendingin itu diperlukan untuk menyimpan beberapa bahan pangan, sayuran dan buah yang  mudah rusak jika disimpan terlalu lama.

Sekretaris Jenderal APPSI Maulana menyatakan pembentukan harga di pasar masih sangat tradisional. Komoditas yang masuk ke pasar akan ditawarkan ke pedagang sampai harga terbentuk, baru kemudian bisa dijual ke tangan konsumen. 

Jika belum ada kesepakatan harga,  maka bahan pangan, sayuran dan buah pun bakal tetap tersimpan di pasar. “Karena itu pedagang memerlukan cold storage di pasar untuk menyimpan barang-barang tersebut,” kata Maulana di Jakarta, Selasa (14/8).

Dia mengungkapkan, komoditas di pasar,  seperti  produk sayur mayur dan buah umumnya tak bisa bertahan lama dan mudah rusak. Sehingga jika buah dan sayur segar tidak segera dijual ke konsumen maka harganya bisa anjlok.

(Baca : Harga Beras Variatif, Pedagang Akui Sulit Terapkan HET di Pasar )

Maulana mengungkapkan, praktik pembentukan harga secara tradisional bisa membuat 30% komoditas di pasar terbuang. “Itu praktik yang umum terjadi di pasar induk,” ujarnya.

Karenanya dia berharap, pemerintah bisa segera memberikan bantuan agar pembentukan harga barang di pasar menjadi lebih baik.

Menanggapi masukan tersebut, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Ninuk Rahayuningrum menuturkan penyediaan fasilitas cold storage di pasar memang dianggap tepat.  Namun, sayangnya terkait pengelolaan dan penyediaan sarana pasar saat ini  merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, program Revitalisasi Pasar Rakyat juga sudah bergeser dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Tetap harus lewat alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Ninuk.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menyatakan penyediaan bantuan cold storage di pasar bisa memperbaiki pembentukan harga menjadi lebih baik. Namun,  bantuan ini juga seharusnya bisa ikut diberikan kepada petani sehingga hasil produksi petani bisa selalu segar dan tahan lebih lama.

(Baca : Mendag Minta Pedagang Ikuti HET Beras Mulai 1 April)

Selain itu,  tentunya rantai distribusi yang panjang juga harus dipangkas untuk memperbaiki harga. "Sebab, distribusi dari petani ke konsumen masih harus melewati 9 mata rantai,” ujar Hizkia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pertemuan ini terkait pelimpahan tanggung jawab pembangunan pasar tradisional besar dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian PUPR.

Pertemuan itu merupakan  tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembagian tugas dua kementerian. Kementerian Perdagangan nantinya akan berfokus pada masalah tata niaga, sedangkan urusan pembangunan fisik pasar dan sarananya diserahkan kepada Kementerian PUPR.

Sebanyak 5 pasar tradisional skala besar ini akan mulai dibangun pada tahun depan. "Jadi kami lapor ke Menteri PUPR untuk meminta tolong," kata Enggartiasto, awal bulan lalu.

Setelah pembahasan, kedua menteri akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalihkan anggaran pembangunan pasar. Jika sebelumnya persoalan anggaran ada di ranah Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, ke depan anggaran pembangunan pasar akan menjadi wewenang Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha