Penyertaan Modal Negara untuk PLN Dianggarkan Rp 10 Triliun
Pemerintah menganggarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sebesar Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Dana itu akan digunakan untuk beberapa program kerja.
Dalam buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2019, PMN kepada PT PLN (Persero) ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha dalam membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Jadi dana sebesar Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk Program Listrik Pedesaan, transmisi, dan gardu induk.
Program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai target rasio elektrifikasi sekitar 97 persen pada tahun 2019. Dengan ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan mampu meningkatkan produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
Dengan begitu, pada akhirnya mampu menciptakan efek pengganda melalui peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan pajak, peningkatan ekonomi sektor riil yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu meningkatkan daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir juga mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk beberapa program. "Mudah mudahan cukup, untuk desa Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan membuat transmisi di daerah Indonesia Timur. Lalu ada sedikit buat subsidi, yang belum dapat listrik," kata dia, di Jakarta, Senin (20/8).
