Penyertaan Modal Negara untuk PLN Dianggarkan Rp 10 Triliun

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Arnold Sirait

Senin 20/8/2018, 21.11 WIB

Dana itu akan digunakan untuk program listrik pedesaan.

PLN
Arief Kamaludin|KATADATA
PLN

Pemerintah menganggarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sebesar Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Dana itu akan digunakan untuk beberapa program kerja.

Dalam buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2019, PMN kepada PT PLN (Persero) ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha dalam membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.  Jadi dana sebesar Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk Program Listrik Pedesaan, transmisi, dan gardu induk.

Program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai target rasio elektrifikasi sekitar 97 persen pada tahun 2019. Dengan ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan mampu meningkatkan produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Dengan begitu, pada akhirnya mampu menciptakan efek pengganda melalui peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan pajak, peningkatan ekonomi sektor riil yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu meningkatkan daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir juga mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk beberapa program. "Mudah mudahan cukup, untuk desa Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan membuat transmisi di daerah Indonesia Timur. Lalu ada sedikit buat subsidi, yang belum dapat listrik," kata dia, di Jakarta, Senin (20/8).

PMN ini sebenarnya lebih kecil daripada yang diusulkan di awal. Pada bulan Mei 2018, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan PMN sebesar 15 triliun.

Saat itu, PLN sudah membuat rincian proyek pembangunan listrik untuk tahun 2019, untuk regional Sumatera ada Rp 459 miliar untuk pembangkit, Rp 5,181 triliun bangun transmisi, Rp 592 miliar gardu induk, Rp 3,172 triliun listrik desa (lisdes) dan Rp 2,663 triliun nonlisdes. Untuk Jawa Bagian Barat Rp 166 miliar untuk transisi, Rp 221 miliar untuk gardu induk, Rp 108 miliar untuk lisdes.

Jawa Bagian Tengah Rp 871 miliar untuk transmisi, Rp 1,862 triliun gardu induk, Rp 650 miliar, Rp 145 miliar. Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JTBN) Rp 20 miliar membangun pembangkit, Rp 20 miliar transmisi, gardu induk Rp 241 miliar, Rp 1,737 miliar, lisdes Rp 1,241 triliun.

(Baca: PLN Ajukan Penyertaan Modal Rp 15 Triliun untuk Tahun Depan)

Di Kalimantan Rp 405 miliar untuk pembangkit, gardu induk Rp 52 miliar, nonlisdes Rp 187 miliar, lisdes Rp 30 miliar. Sulawesi untuk bangun gardu induk membutuhkan Rp 371 miliar, Rp 1,812 triliun. Maluku dan Papua Rp 1,693 triliun, lisdes Rp 2,057 triliun.

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha