Menakar Ancaman dan Potensi di Balik Melambatnya Dana Infrastruktur

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Muchamad Nafi

26/8/2018, 06.00 WIB

Beberapa target program yang mesti tercapai di antaranya pembangunan 3.258 kilometer jalur kereta. Namun, capaian tahun lalu hanya 388,3 kilometer.

Infrastruktur Tol Salatiga
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengerem laju belanja infrastruktur menuai beragam respons sejumlah kalangan. Di satu sisi, kebijakan tersebut menjadi sandungan bagi bisnis logistik. Di sisi lain, hal ini membuka potensi swasta untuk masuk proyek infrastruktur.

Dalam draft awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pemerintah hanya memasukkan belanja infrastruktur sebesar Rp 420,5 triliun. Meski naik dari tahun ini yang nominalnya Rp 410,4 triliun, namun ada penurunan rasio belanja infrastruktur dari 18,4 persen di APBN 2018 menjadi 17,2 persen saja.

(Baca juga: Kemenhub Gelontorkan Rp 2,5 T Kembangkan Infrastruktur di Selatan Jawa).

Bila sedikit diurai, dana Kementerian Perhubungan terpotong Rp 4 triliun, dari Rp 48,1 triliun menajdi Rp 44,1 triliun dalam pagu anggaran sementara tahun depan. Padahal, Kementerian ini mendapat beban cukup besar dalam membereskan ketertinggalan infrastruktur Indonesia.

Misalnya, sepanjang 2015 – 2019, beberapa target program yang mesti tercapai di antaranya pembangunan 3.258 kilometer jalur kereta. Namun, capaian pembangunan rel tahun lalu hanya 388,3 kilometer. Belum lagi target penurunan biaya logistik pemeruintah tahun depan menjadi 19 persen dari 20-25 persen tahun ini.

APBN Tahun

Jumlah Belanja

Belanja Infarstruktur (Nominal)

Belanja Infrastruktur (Rasio)

2015

Rp 2.039,5 triliun

Rp 256,1 triliun

12,5 %

2016

Rp 2.095,7 triliun

Rp 269,1 triliun

12,8 %

2017

Rp 2.080,5 triliun

Rp 379,4 triliun

18,2 %

2018

Rp 2.220 triliun

Rp 410,4 triliun

18,4 %

2019 (perkiraan)

Rp 2.439,7 triliun

Rp 420,5 triliun

17,2 %

 

Pelaku industri logistik juga melihat ada tantangan apabila pembangunan infrastruktur ditunda. Keandalan bisnis ini memang banyak bergantung kepada ketersediaan sarana penunjang, baik di laut, udara, dan darat. “Yang saya lihat berpotensi ditunda kereta api,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan  Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi kepada Katadata.co.id, Jumat (24/8).

Kekhawatiran Yukki cukup beralasan mengingat infrastruktur merupakan satu dari enam komponen daya saing logistik. Oleh sebab itu, dia berharap anggaran yang tidak terlalu banyak berubah ini dapat digunakan untuk infrastruktur lainnya yang juga penting seperti teknologi informasi. “Tapi saya belum bisa bilang (langsung berdampak pada logistik), perlu dilihat lagi nanti,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, dengan diremnya pertumbuhan belanja infrastruktur, beban keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan bertambah. Hal ini mulai terlihat sejak 2017 ketika pertumbuhan belanja infrastruktur dari APBN tidak banyak naik. Sebab, sumber dana BUMN  karya berasal dari pembiayaan komersial.

(Baca pula: BPJT Klaim Jalan Tol Tak Masuk Proyek yang Dihentikan Pemerintah).

Meski demikian, ada potensi masuknya swasta dari belanja yang tumbuh lebih kecil ini. Celah ini yang sempat di-amini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang akan mengarahkan belanja modal kementeriannya untuk pembangunan infrastruktur transportasi wilayah terpencil Indonesia. Sedangkan infrastruktur yang dianggap layak akan dikerjasamakan dengan swasta.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II tersebut mencontohkan empat bandar udara -Tjilik Riwut di Palangkaraya, Raden Inten II di Lampung, Fatmawati di Bengkulu, dan Komodo di Labuan Bajo- telah dikembangkan bersama swasta. “Sehingga saya bisa alokasikan anggaran untuk selesaikan Bandara Pongtiku di Toraja, Bandara Fakfak, dan Bandara Rajaampat,” kata Budi.

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa terus mengandalkan APBN. Oleh sebab itu sumber lain seperti swasta, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dioptimalkan.

Proyek Prioritas

Untuk mengejar target-target pengembangan infratruktur, Enny dan Yukki berharap pemerintah menetapkan skala prioritas. Yukki meminta infrastruktur penunjang utama logistik seperti pelabuhan Patimban tetap dibangun sesuai rencana. Apalagi industri, seperti transportasi kapal, mengikuti titik perdagangan utama di antaranya pelabuhan besar.

Dengan demikian, pemerintah yang memiliki anggaran terbatas tinggal berfokus memperbaiki logistik pelabuhan kecil di pelosok. “Jadi saya tetap yakin target penurunan biaya logistik tercapai,” kata dia. (Baca juga: Luhut Sebut Pelabuhan Patimban Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Jakarta).

Adapun Enny meminta penyusunan infrastruktur prioritas dijalankan lebih selektif lagi. Sebagai contoh, infrastruktur yang diperlukan adalah proyek yang menumbuhkan titik ekonomi baru serta mengakselerasi industri. Bila langkah ini diambil, secara otomatis akan terinventarisasi dengan industri semen hingga baja.

Budi memaparkan pihaknya punya target pembangunan rel kereta sepanjang 1.000 kilometer. Untuk mencapainya, dia akan menggandeng swasta dalam menggarap sejumlah proyek rel terutama di Kalimantan Tengah, Timur, dan Sumatera Selatan. ”Kalau semua bisa tanda tangan kontrak, bisa (tercapai) 3.000 kilometer,” kata Budi optimis.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan