Harga Naik, Bulog Diminta Distribusikan Beras Pemerintah

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Senin 27/8/2018, 17.04 WIB

Bulog diminta segera mendistribusikan beras pemerintah untuk menstabilkan harga jual beras di pasar yang saat ini sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi.

Ilustrasi Beras Bulog
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA
Stok beras di gudang Bulog.

Pemeriantah beri penugasanPerum Bulog  untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menstabilkan harga beras.  Penugasan itu ditetapkan dalam putusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar menyatakan pihaknya akan melakukan stabilisasi harga beras. “Kami akan menjalankan penetrasi beras dengan operasi pasar,” kata Bachtiar di Jakarta, Senin (27/8).

Dia menjelaskan penugasan bakal dilakukan segera.  Selain putusan Rakortas, penugasan penyaluran beras pemerintah juga diberikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  kepada Bulog.

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengungkapkan stok beras Bulog  saat ini masih cukup banyak dengan total pengadaan mencapai 2,4 juta ton. Sehingga untuk kegiatan penyaluran, dipastikan jumlahnya masih dalam posisi aman. 

(Baca : Kemensos Minta Bulog Perbaiki Kualitas Beras Bantuan Sosial)

Wahyu mengungkapkan ke depan, tindak lanjut putusan Rakortas akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. “Menurut Menteri Perdagangan harga stabil tapi ada kecenderungan naik,” ujarnya.

Sementara itu terkait masalah stok beras, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menjelaskan stok beras tidak boleh disimpan terlalu lama agar tak mengganggu kualitas beras jika terus disimpan di dalam gudang.

Meski begitu, pelepasan beras ke pasar juga  harus melewati mekanisme penyerapan dalam jumlah yang sama. Tujuannya agar stok beras Bulog tetap berada dalam batas aman yaitu sebesar 1,5 juta ton. “Istilahnya proses disposal stock,” kata Agung.

(Baca : Bulog Targetkan Pengadaan Beras Kuartal III Sebanyak 1 Juta Ton)

Proses disposal juga perlu peraturan dari kementerian dan lembaga.  Sebab, CBP hanya disalurkan hanya untuk keperluan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga, penyaluran bantuan beras sejahtera (Rastra) dan bantuan sosial.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun mengatakan operasi pasar  harus akan dilakukan segera. Sebab, kenaikan harga beras tak bisa dibiarkan terlalu lama agar tak mengganggu daya beli masyarakat hingga akhirnya mengerek inflasi.

Dia pun menargetkan, harga beras berada tetap berada pada kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017. “Kalau harga naik, masyarakat yang rugi,” ujar Enggar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan hal yang sama. Rakortas juga telah menghitung kebutuhan masyarakat terhadap harga beras supaya tidak mengganggu target inflasi 3,5%.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras medium rata-rata nasional saat ini terpantau sudah mencapai Rp 11 ribu per kilogram. Padahal, HET beras per kilogram berada pada rentang Rp 9.450, Rp 9.950, serta Rp 10.250.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa  menjelaskan harga rata-rata satu kilogram gabah kering panen di tingkat petani naik Rp 200 dalam waktu 2 pekan. “Produksi padi terganggu karena kekeringan dan bisa menyebabkan 30% hasil panen berkurang,” katanya, pekan lalu.

(Baca : Di Bawah Buwas, Bulog Masih Enggan Eksekusi Impor Beras)

 

Menurut catatannya, harga gabah kering panen per kilogram meningkat drastis dalam dua pekan terakhir, dari Rp 4.407 menjadi Rp 4.613. Lonjakan harga gabah Rp 200 bisa menyebabkan harga beras di tingkat konsumen naik Rp 400 per kilogram.

Menurut Dwi, jika Perum Bulog  menyalurkan beras impor  dalam waktu dekat untuk menjaga harga konsumen, nilai gabah kering panen akan merosot.

Petani yang tengah kesulitan pun bakal makin sengsara jika pendapatannya berkurang. Dwi menjelaskan, harga gabah di tingkat petani yang melonjak cepat menggambarkan gejolak produksi yang berkurang. “Petani susah walaupun harga tinggi tapi produksi merosot,” ujarnya.

Maka dari itu, memerintah dan Bulog diminta untuk tidak melakukan intervensi karena harga beras di tingkat konsumen tidak mencerminkan keadaan petani. Sebab, harga beras di tingkat konsumen saat ini lebih terpengaruh oleh margin distribusi serta keuntungan pedagang.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha