Lifting Minyak Terancam Anjlok ke 281 Ribu Bph Tahun 2030

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

Senin 27/8/2018, 17.36 WIB

DPR mempertanyakan penerapan skema gross split yang tidak meningkatkan produksi.

Rig
Katadata

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memprediksi produksi siap jual (lifting) minyak bumi terus turun dalam 12 tahun ke depan. Bahkan tahun 2030, lifting terancam anjlok ke bawah 200.000 barel per hari.

Jika dirinci, tahun depan lifting minyak hanya 750 ribu bph. Padahal, tahun ini diprediksi hanya 775 ribu bph.

Kemudian tahun 2020 menurun lagi hingga 727 ribu bph. Tahun 2021 hanya 670 ribu bph. Setahun berikutnya 643 ribu bph. Lalu, tahun 2023 lifting minyak diperkirakan merosot menjadi 601 ribu bph. Tahun 2024 menjadi 529 ribu bph, tahun 2025 menjadi 480 ribu bph. Tahun 2026 hanya 419 ribu bph. Tahun 2027 jadi 376 ribu bph. Di tahun berikutnya hanya 334 ribu bph. Tahun 2029 anjlok ke level 311 ribu bph. Dan tahun 2030 tersisa 281 ribu bph.

Penurunan produksi sudah menghitung beberapa potensi dari lapangan minyak baru. Jumlah proyek minyak yang akan berproduksi mulai 2019 sampai 2030 mendatang bisa mencapai 30.

Namun keberadaan proyek-proyek itu rupanya belum mampu mendukung peningkatan produksi minyak, Ini karena tidak menerapkan teknologi tingkat lanjut (Enhanced Oil Recovery/EOR). Padahal, beberapa lapangan minyak di Indonesia sudah tergolong tua.

Wakil Kepala SKK Migas Sukandar mengatakan agar produksi dan lifting minyak meningkat perlu menerapkan teknologi EOR. Salah satu blok yang bisa menerapkan teknologi itu adalah Rokan, yang terletak di Riau.

Dengan teknologi itu, ada tambahan produksi 100 ribu bph di Blok Rokan. "Data ini memang belum final. Kami perlu bicara sama Pertamina sebagai pengelola baru Rokan karena ada potensi EOR," kata Sukandar dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (27/8).

Penggunaan teknologi itu juga meningkatkan lifting nasional,. Di tahun 2024, jika tanpa EOR produksi 529 ribu bph, dengan teknologi bisa meningkat 531 ribu bph. Kemudian tahun 2025 bisa mencapai 494 ribu bph, lifting tahun 2026 sebesar 455 ribu bph.

Lonjakan kemudian terjadi tahun 2027. Perinciannya, tahun 2027 lifting minyak bisa mencapai 446 ribu bph, lalu pada 2028 naik menjadi 459 ribu bph, setelah itu pada 2029 naik lagi menjdai 498 ribu bph. Tahun 2030 naik lagi menjadi 520 ribu bph.

Berbeda dengan minyak, SKK Migas memperkirakan untuk lifting gas lebih berfluktuasi, kadang naik dan di tahun tertentu bisa turun. Tahun 2020, lifting gas akan naik menjadi 7.493 juta kaki kubik per hari (mmscfd) karena Proyek Train 3 Tangguh beroperasi. Tahun ini hanya 6.245 mmscfd.  

Namun pada 2024 terjadi penurunan lifting gas menjadi 6.253 mmscfd. Kemudian naik lagi menjadi 7.077 mmscfd tahun 2026. Setelah itu lifting gas turun hingga menjadi 5.347 mmscfd pada 2030.

Namun, menurut Sukandar, tren produksi migas tersebut masih bisa berubah jika terdapat penemuan cadangan migas baru yang ada di Indonesia. Strategi untuk menambah cadangan itu di antaranya pembukaan data migas, mempermudah studi bersama, survei umum dan lelang.

Selain itu untuk lapangan yang tidak dikembangkan (idle) akan dikembalikan ke negara. Ada juga strategi untuk mempercepat persetujuan proposal pengembangan lapangan, dan penerapan skema Gross Split.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan ada tiga upaya untuk tingkatkan produksi migas. Pertama, melakukan pengeboran sumur yang sudah ada (infill drilling). Kedua, melakukan pengerjaan ulang dengan cara pindah lapisan. Ketiga, melakukan perawatan sumur.

Sementara itu untuk meningkatkan cadangan migas bisa dilakukan dengan penawaran blok eksplorasi dan penerapan EOR. Apalagi penurunan produksi migas sudah terjadi sejak 2010 lalu.

Bahkan sejak 2010 hingga 2017 rata-rata produksi migas mengalami penurunan 15,2 persen untuk minyak, dan gas turun 14 persen. "Tanpa ada penambahan produksi dari lapangan baru dengan cadangan cukup besar maka penurunan akan terus terjadi," kata dia. 

Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian pun mempertanyakan penerapan skema gross split yang belum mampu meningkatkan tren produksi migas. "Kok jadi turun padahal sudah berubah sistemnya dengan gross split," ujar dia.

(Baca: Gross Split Dinilai Tak Signifikan Dongkrak Daya Saing Investasi Migas)

Namun, menurut Djoko sistem kontrak tidak bisa dijadikan sebab menurunnya produksi. "Blok Mahakam pakai cost recovery turun juga. Penurunan produksi ini masalah teknis," kata dia.

Reporter: Anggita Rezki Amelia

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha