Polemik Gerakan #2019GantiPresiden, antara Aspirasi dan Provokasi

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

Senin 27/8/2018, 19.29 WIB

KPU menilai gerakan #2019GantiPresiden merupakan bagian dari ekspresi politik seperti halnya gerakan #Jokowi2Periode.

massa menolak gerakan #2019gantipresiden
ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Massa menghadang mobil yang membawa Neno Warisman dengan cara memblokir pintu keluar Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).

Sejumlah agenda gerakan #2019GantiPresiden di beberapa kota gagal terlaksana. Secara serempak, muncul penolakan dari kelompok masyarakat dan kendala izin dari kepolisian di berbagai daerah.

Penyanyi Neno Warisman sempat tertahan selama enam jam di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau, pada Sabtu (25/8). Dia dicegat pedemo saat hendak menghadiri tur musik bertajuk #2019GantiPresiden. Neno ditolak masuk ke Bumi Lancang Kuning akibat dianggap berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

Acara tur musik #2019GantiPresiden pun dibatalkan lantaran tak mendapatkan izin dari Polda Riau. Alhasil, Neno harus rela kembali ke Jakarta tanpa menghadiri acara tersebut.

(Baca juga: Isu Ganti Presiden Gerus Suara di Pilkada, Golkar Antisipasi di 2019)

Nasib yang sama dirasakan musisi sekaligus politisi Gerindra Ahmad Dhani. Dhani dihadang massa di kampung halamannya sendiri di Surabaya saat hendak menghadiri deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Deklarasi pun gagal karena tidak mendapatkan surat pemberitahuan dari Polda Jawa Timur.

Diskusi bertajuk Gerakan Selamatkan Indonesia yang menghadirkan aktivis Ratna Sarumpaet dan akademisi Rocky Gerung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pun kandas. Polda Bangka Belitung tak memberikan izin atas penyelenggaraan diskusi.

Alasannya, kehadiran Ratna dan Rocky ditolak sejumlah ormas dan organisasi kepemudaan. Selain itu, diskusi dibatalkan karena berpotensi menganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Gagalnya agenda gerakan #2019GantiPresiden di beberapa kota tersebut pun memantik perdebatan pro dan kontra.

Perdebatan larangan kepolisian

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuding polisi tak netral lantaran menghentikan agenda deklarasi #2019GantiPresiden. Muzani pun heran dengan argumen polisi yang menyatakan agenda deklarasi tersebut mengganggu keamanan.

"Polisi dibiayai dengan uang negara, dengan dana yang cukup besar, memelihara, menjaga jalannya demokrasi, termasuk apabila ada pihak yang akan menganggu demokrasi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/8).

Muzani bahkan menyebut keterlibatan Kepala Badan Intelijen Daerah (BINDA) Riau dalam pemulangan Neno ke Jakarta. Menurutnya, pihak intelijen seharusnya hanya memberikan informasi kepada aparat penegak hukum lainnya sebagai bahan pengambilan kebijakan.

(Baca juga: Menanti Gaya 'The New Prabowo' untuk Gaet Kaum Milenial)

Kabinda Riau, lanjutnya, tak perlu turut ikut serta dalam pemulangan Neno. Dia pun meminta agar ada evaluasi terhadap pimpinan dari Polda dan Binda tersebut.

Berbeda pendapat, Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai wajar terjadi penolakan atas gerakan deklarasi #2019GantiPresiden. Irma menilai masyarakat menyadari gerakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang sengaja memancing konflik dan menyalahkan pemerintah.

"Tentu wajar jika rakyat setempat bergerak melakukan penolakan provokasi yang dilakukan di wilayahnya," kata Irma.

Irma mendukung langkah polisi yang dianggapnya memiliki pertimbangan yang matang ketika membubarkan suatu kegiatan. "Polri memiliki diskresi untuk mengizinkan atau menolak sebuah acara," kata Irma.

Peneliti Setara, Hendardi mengatakan alasan aparat melarang agenda #2019gantipresiden dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang objektif.

Alasan-alasan tersebut dapat berupa potensi instabilitas keamanan mau pun potensi pelanggaran hukum, misalnya melanggar aturan penyebaran kebencian dan permusuhan.

"Untuk menjaga akuntabilitas kerja, aparat keamanan harus menyampaikan alasan-alasan pembatalan itu pada warga negara/kelompok yang hendak menyelenggarakan kegiatan," kata Hendardi.

Dia menyarankan, untuk menghindari kegaduhan, sebaiknya politikus menggunakan diksi kampanye yang tidak memperkuat kebencian pada pasangan calon lain.

"Warga negara harus disuguhi informasi alasan-alasan faktual untuk memilih atau tidak memilih seorang calon. Bukan diprovokasi dengan slogan yang tidak mencerdaskan," kata Hendardi.

Sikap KPU

Menanggapi polemik ini, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menilai gerakan #2019GantiPresiden merupakan bagian dari ekspresi politik seperti halnya gerakan #Jokowi2Periode. Kedua gerakan tersebut sama-sama harus mengikuti prosedur yang berlaku, seperti mengajukan izin kegiatan kepada pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian.

"Misalnya ada kegiatan yang dibubarkan oleh aparat keamanan karena dia tidak berizin, ya memang sudah seharusnya dibubarkan," kata Wahyu.

Agar polemik tak semakin membesar, Wahyu pun meminta masyarakat mampu mendewasakan diri dalam kehidupan berpolitik. Menurutnya, masyarakat harus menyadari bahwa perbedaan sikap politik adalah hal lumrah dalam berdemokrasi.

"Jika semua itu berlangsung, tidak akan ada masalah. Kami tidak bisa berpura-pura tidak ada perbedaan politik yang sangat tajam," kata dia.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha