Polemik Gerakan #2019GantiPresiden, antara Aspirasi dan Provokasi

Dimas Jarot Bayu
27 Agustus 2018, 19:29
massa menolak gerakan #2019gantipresiden
ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Massa menghadang mobil yang membawa Neno Warisman dengan cara memblokir pintu keluar Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).

Sejumlah agenda gerakan #2019GantiPresiden di beberapa kota gagal terlaksana. Secara serempak, muncul penolakan dari kelompok masyarakat dan kendala izin dari kepolisian di berbagai daerah.

Penyanyi Neno Warisman sempat tertahan selama enam jam di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau, pada Sabtu (25/8). Dia dicegat pedemo saat hendak menghadiri tur musik bertajuk #2019GantiPresiden. Neno ditolak masuk ke Bumi Lancang Kuning akibat dianggap berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

Advertisement

Acara tur musik #2019GantiPresiden pun dibatalkan lantaran tak mendapatkan izin dari Polda Riau. Alhasil, Neno harus rela kembali ke Jakarta tanpa menghadiri acara tersebut.

(Baca juga: Isu Ganti Presiden Gerus Suara di Pilkada, Golkar Antisipasi di 2019)

Nasib yang sama dirasakan musisi sekaligus politisi Gerindra Ahmad Dhani. Dhani dihadang massa di kampung halamannya sendiri di Surabaya saat hendak menghadiri deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Deklarasi pun gagal karena tidak mendapatkan surat pemberitahuan dari Polda Jawa Timur.

Diskusi bertajuk Gerakan Selamatkan Indonesia yang menghadirkan aktivis Ratna Sarumpaet dan akademisi Rocky Gerung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pun kandas. Polda Bangka Belitung tak memberikan izin atas penyelenggaraan diskusi.

Alasannya, kehadiran Ratna dan Rocky ditolak sejumlah ormas dan organisasi kepemudaan. Selain itu, diskusi dibatalkan karena berpotensi menganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Gagalnya agenda gerakan #2019GantiPresiden di beberapa kota tersebut pun memantik perdebatan pro dan kontra.

Perdebatan larangan kepolisian

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuding polisi tak netral lantaran menghentikan agenda deklarasi #2019GantiPresiden. Muzani pun heran dengan argumen polisi yang menyatakan agenda deklarasi tersebut mengganggu keamanan.

"Polisi dibiayai dengan uang negara, dengan dana yang cukup besar, memelihara, menjaga jalannya demokrasi, termasuk apabila ada pihak yang akan menganggu demokrasi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/8).

Muzani bahkan menyebut keterlibatan Kepala Badan Intelijen Daerah (BINDA) Riau dalam pemulangan Neno ke Jakarta. Menurutnya, pihak intelijen seharusnya hanya memberikan informasi kepada aparat penegak hukum lainnya sebagai bahan pengambilan kebijakan.

(Baca juga: Menanti Gaya 'The New Prabowo' untuk Gaet Kaum Milenial)

Halaman:
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement