Golkar Siap Diaudit KPK Terkait Aliran Dana Suap PLTU Riau-1
Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, partainya siap diaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran dana suap dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Desember 2017 diduga menggunakan dana Rp 2 miliar yang berasal dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budistrisno Kotjo.
"Tentunya pasti (siap diaudit)," kata Lodewijk di Media Center Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (28/8).
(Baca juga: Airlangga Bantah Dana Suap PLTU Riau-1 Mengalir ke Munaslub Golkar)
Menurut Lodewijk, Golkar bakal menunggu hasil audit yang dilakukan KPK terkait dugaan suap tersebut. Selain itu, Golkar juga akan melakukan audit internal.
Tujuannya untuk mendalami apakah dugaan tersebut memang benar terjadi. Lodewijk sendiri meyakini tak ada aliran dana suap PLTU Riau-1 yang masuk ke Munaslub Golkar.
Pasalnya, dia mengklaim Golkar sudah memiliki aturan sendiri bahwa dana penyelenggaraan Munaslub berasal dari iuran anggota. "Sumber anggaran Munaslub diatur AD/ART," kata Lodewijk.
(Baca juga: Dana Suap PLTU Riau-1 Diduga Mengalir ke Munaslub Golkar 2017)
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membantah dana suap PLTU Riau-1 mengalir ke Munaslub. Airlangga mengklaim telah menanyakan aliran dana tersebut kepada Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Penyelenggara Munaslub Golkar 2017 Nurdin Halid.
