Sri Mulyani Tepis Tudingan Kenaikan Dana Bansos 2019 Terkait Pilpres
Perwakilan fraksi Gerindra khawatir bahwa penyaluran dana bantuan sosial (bansos) pada 2019 sarat kepentingan politik kandidat calon presiden petahana, yakni Joko Widodo (Jokowi). Tapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menampik tudingan ini.
“Menurut saya, PKH (Program Keluarga Harapan), bansos, dan segala macam itu sudah lama memang ditargetkan untuk masyarakat yang diberikan bantuan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Selasa (28/8). Kemenkeu dengan Dewan Perwakilan Rakyat tatap muka di dalam rapat paripurna membahas RAPBN 2019.
Menteri keuangan (menkeu) menegaskan, distribusi dana bansos sesuai dengan kriteria yang ada. DPR, imbuhnya, tak perlu mengkhawatirkan muatan politis di dalam program ini. Bahkan, penaikan anggaran bantuan sosial pada 2019 bertujuan mengakomodir keinginan legislatif bahwa kemiskinan harus dikikis.
Oleh karena itu, imbuh Sri, kebijakan yang diambil pemerintah tentu juga mempertimbangkan dampak terhadap laju roda ekonomi domestik, tingkat kesenjangan, dan perluasan lapangan kerja. (Baca juga: Begini Wejangan Anggota Dewan untuk Distribusi Bansos 2019)
Di dalam RAPBN 2019, pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk program bansos Rp 103,24 triliun atau naik 28,65% dari proyeksi pada APBN tahun ini senilai Rp 80,25 triliun. Bantuan sosial rastra dan bantuan pangan nontunai (BPNT) akan disalurkan kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Anggota Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyatakan bahwa anggaran program bansos kerap mengalami kenaikan. Dia menyoroti, keputusan pemerintah menambah alokasi dana bansos di dalam RAPBN tahun depan sama seperti pada tahun politik 2014.
"Peningkatan signifikan terjadi pada saat tahun pendaftaran calon presiden dan wakil presiden," kata dia.
Mewakili fraksi Gerindra, Ramson juga mengatakan, pihaknya ingin semua bentuk bansos dibubuhi label; uang dari rakyat yang diberikan untuk rakyat. "Karena semua pendapatan negara yang dibayarkan oleh rakyat diberikan kepada rakyat. Itu bukan uang presiden," tuturnya.
