Dianggap Berlebihan, Impor Ban hingga Keramik Akan Dikendalikan
Sebanyak 900 komoditas impor yang akan dikendalikan pemerintah diperkirakan berasal dari barang konsumsi. Beberapa komoditas yang berpotensi dikendalikan, seperti ban, kosmetik, pelumas, hingga keramik.
Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier mengatakan, sejumlah komoditas konsumsi tersebut akan dikendalikan lantaran nilai impornya yang cukup besar.
Bawazier mencontohkan, impor ban dari Januari hingga Juni 2018 sudah mencapai US$ 350 juta. Nilai impor ban melonjak jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar US$ 150 juta.
(Baca juga: Pengendalian Impor, Pemerintah Susun Pedoman Daftar Barang)
Ada pun, impor produk pelumas dari Januari hingga Juni 2018 mencapai US$ 230 juta. "Ini naik terus tiap tahun," kata Bawazier di Jakarta, Rabu (29/8).
Menurut Bawazier, impor sejumlah komoditas konsumsi itu meningkat sejak kebijakan post-border yang menghapus rekomendasi dari Kemenperin. Sementara, pengawasan terhadap impor barang masih cukup rendah.
Alhasil, impor barang tersebut menjadi tidak terkontrol. Karenanya, Taufik menilai wacana pengendalian 900 komoditas impor berpotensi menyasar barang-barang konsumsi tersebut.
"Kalau memang mau dibatasi, saya duga memang karena kebanyakan yang konsumsi," kata Bawazier.
(Baca : Pemerintah Berhati-hati Kendalikan Impor 900 Barang Konsumsi)
Meski demikian, Taufik menilai pemerintah tetap akan berhati-hati mengkaji 900 komoditas yang akan dikendalikan. Dia meminta jangan sampai komoditas yang dikendalikan justru tak tersedia di dalam negeri.
Selain itu, kementerian terkait juga harus bersinergi dalam membuat kebijakan pengendalian 900 komoditas impor. Kementerian kalau mau keluarkan aturan harus bersama-sama agar tidak ada dampak yang merugikan bagi industri," kata Bawazier.
Saat ini pemerintah akan membentuk pedoman penyusunan daftar barang terkait rencana pengendalian 900 komoditas impor. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan pedoman tersebut disusun untuk menyamakan persepsi lintas kementerian tentang daftar barang yang impornya akan dikendalikan.
Pedoman itu disusun pada Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (27/8). Rencananya, pedoman tersebut akan kembali dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar hari Rabu (29/8) mendatang.
