Hindari APBN Populis, Bansos Harus Bisa Pacu Sektor Produktif

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Safrezi Fitra

Rabu 29/8/2018, 17.11 WIB

Bansos bisa dinilai positif apabila dapat memberikan efek berantai kepada konsumsi masyarakat dan sektor riil.

Buruh Pabrik
ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pekerja pabrik

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) berharap pemerintah bisa memastikan pemberian bantuan sosial (Bansos) benar-benar dapat meningkatkan daya beli masyarakat, bukan hanya bermuatan politis. Dengan begitu, perlindungan sosial bisa ikut memacu sektor industri dan investasi dalam negeri.

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dapat memastikan bansos tepat sasaran, maka konsumsi rumah tangga 40% masyarakat terbawah dapat dijaga. Dengan terjaganya daya beli, masyarakat dapat mengalokasikan uangnya untuk belanja komoditas lain sehingga memacu industri yang produktif.

"Jadi bisa intermediasi sektor riil dengan catatan bansos harus produktif," kata dia di Jakarta, Rabu (29/8). (Baca: Sri Mulyani Tepis Tudingan Kenaikan Dana Bansos 2019 Terkait Pilpres)

Dalam RAPBN 2019, belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp 103,3 triliun atau naik dari Rp 80,2 triliun tahun lalu. Meski bernuansa populis, Enny menganggap pemberian bansos di tahun politik tidak melulu diartikan negatif. Bansos bisa dinilai positif apabila dapat memberikan efek berantai kepada konsumsi masyarakat dan sektor riil.

Dengan terjaganya konsumsi, maka masyarakat miskin dapat mengalihkan belanjanya kepada kebutuhan lain dan otomatis menggenjot produktifitas sektor riil. Kuncinya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang tahun depan 15,6 juta bisa disalurkan tepat sasaran. Dengan begitu, sektor produktif seperti industri manufaktur dapat tetap bergeliat di tahun politik.

(Baca juga: DPR Soroti Kenaikan Dana Bansos dalam RAPBN 2019)

Sedangkan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Nina Sapti Triastiwi meminta adanya stimulasi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ini sebagai bentuk insnetif bagi sektor produktif berukuran kecil ketimbang hanya mengandalkan bansos yang menyasar konsumsi.

“Karena korelasinya tidak drastis antara anggaran bansos yang besar dengan penurunan kemiskinan,” kata dia.

Pada tahun depan pemerintah akan mengucurkan Rp 34,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan yang disasar untuk 10 juta penerima manfaat. Selain itu dana yang dikeluarkan untuk Program Indonesia PIntar mencapaiu Rp 11,2 triliununtuk 20,1 juta siswa. Adapun RAPBN mengalokasikan Rp 20,8 triliun untuk BPNT dan Rp 3 triliun untuk kredit pembiayaan ultra mikro.

(Baca Ekonografik: Strategi SBY Vs Jokowi Turunkan Kemiskinan)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha