Hindari APBN Populis, Bansos Harus Bisa Pacu Sektor Produktif
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) berharap pemerintah bisa memastikan pemberian bantuan sosial (Bansos) benar-benar dapat meningkatkan daya beli masyarakat, bukan hanya bermuatan politis. Dengan begitu, perlindungan sosial bisa ikut memacu sektor industri dan investasi dalam negeri.
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dapat memastikan bansos tepat sasaran, maka konsumsi rumah tangga 40% masyarakat terbawah dapat dijaga. Dengan terjaganya daya beli, masyarakat dapat mengalokasikan uangnya untuk belanja komoditas lain sehingga memacu industri yang produktif.
"Jadi bisa intermediasi sektor riil dengan catatan bansos harus produktif," kata dia di Jakarta, Rabu (29/8). (Baca: Sri Mulyani Tepis Tudingan Kenaikan Dana Bansos 2019 Terkait Pilpres)
Dalam RAPBN 2019, belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp 103,3 triliun atau naik dari Rp 80,2 triliun tahun lalu. Meski bernuansa populis, Enny menganggap pemberian bansos di tahun politik tidak melulu diartikan negatif. Bansos bisa dinilai positif apabila dapat memberikan efek berantai kepada konsumsi masyarakat dan sektor riil.
Dengan terjaganya konsumsi, maka masyarakat miskin dapat mengalihkan belanjanya kepada kebutuhan lain dan otomatis menggenjot produktifitas sektor riil. Kuncinya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang tahun depan 15,6 juta bisa disalurkan tepat sasaran. Dengan begitu, sektor produktif seperti industri manufaktur dapat tetap bergeliat di tahun politik.
