Pengusaha Retail Manaruh Harapan Peningkatan Konsumsi Tahun Depan

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Rabu 29/8/2018, 18.40 WIB

Peretail berharap ada kenaikan konsumsi tahun depan seiring dengan sejumlah program pemerintah.

Perdagangan dan Retail
Arief Kamaludin | Katadata
Sejumlah pembeli berbelanja di Pasar Swalayan Tip Top, Jakarta, Senin, (21/07). Jelang Iedul Fitri 1435 H, masyarakat menyerbu pusat perbelanjaan untuk mendapatkan potongan harga untuk produk-produk retail.

Pemerintah tengah mendorong konsumsi rumah tangga dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial dari Rp 80,2 triliun pada 2018 menjadi Rp 103,2 triliun pada 2019. Langkah tersebut diapreasi pengusaha retail dengan harapan bisa meraih kenaikan kinerja tahun depan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menjelaskan peningkatan anggaran bantuan sosial bisa mengerek konsumsi serta meningkatkan aktivitas produksi. “Diharapkan pertumbuhan ekonomi juga bisa terdorong,” kata Roy kepada Katadata, Rabu (29/8).

Upaya pemerintah yang juga tengah menyiapkan gaji ke-13  untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Tunjangan Hari Raya pada tahun depan diharapkan bisa meningkatkan konsumsi. Tak hanya itu, peningkatan konsumsi juga diharapkan bisa terdorong oleh Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang digelar tahun depan. 

Roy mengatakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah tepat. Meski demikian, menurutnya tetap perlu pengawasan pada mekanisme pencairan bantuan untuk memastikan masyarakat benar-benar memperoleh haknya.

(Baca : Target Tumbuh 5,3%, Ekonomi Akan Ditopang Konsumsi Rumah Tangga)

Dia pun memperkirakan pertumbuhan sektor rektail tahun depan bisa lebih besar daripada target 2018 yang mencapai 10%. “Tahun depan (harapannya)  bisa sampai 12%,” ujarnya.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi fokus pmerintah dengan alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di luar itu, anggaran dana bantuan sosial dan subsidi juga akan lebih besar pada tahun depan.

Dalam pidato pengantar nota keuangan 2018 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8), Jokowi mengatakan, belanja negara tahun depan yang direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun fokus utamantya akan diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Caranya, antara lain dengan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, penajaman belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi salah satu fokus belanja pemerintah pusat tahun depan dengan anggaran sebesar Rp 1.443,3 triliun atau mengambil porsi sekitar 65,5% terhadap total belanja negara.

Upaya pengurangan angka kemiskinan akan dilakukan pemerintah melalui beberapa program, seperti dengan menambah penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga dari sebelumnya 6 juta keluarga dan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang skemanya diubah dari pembagian beras sejahtera (rastra).

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 5,27%, Tertinggi Selama Periode Jokowi)

“Pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan rastra menjadi bantuan pangan nontunai dan akan diperluas penerima manfaatnya,” kata Jokowi, 16 Agustus lalu.

Upaya lainnya yaitu dengan menambah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 92,4 juta orang dan program Indonesia Pintar yang menyasar 19,7 juta siswa dan 401.500 mahasiswa. Selain itu, alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262.100 sekolah umum dan madrasah.

Perluasan penerima sejumlah program tersebut tercermin dari peningkatan anggaran Kementerian Sosial pada tahun depan sebesar Rp 34 triliun, atau naik hampir dua kali lipat dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 17,2 triliun.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan program penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8 triliun. Anggaran itu terdiri dari subsidi di luar subsidi pajak Rp 161,6 triliun; Program Keluarga Harapan Rp 17,3 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 10,8 triliun.

Sementara itu, anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin juga akan dialokasikan sebesar Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 13,5 triliun, bidik misi Rp 4,1 triliun serta dana desa Rp 60 triliun.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha