Ombudsman Minta Menteri dan Kepala Daerah Mundur Bila Masuk Timses

Ombudsman RI meminta para menteri dan kepala daerah yang mendukung atau masuk dalam tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden segera non-aktif atau mundur dari jabatannya. Alasannya, mereka berpotensi melakukan maladministrasi karena memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik.

Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida menilai, keberpihakan menteri dan kepala daerah dapat merusak netralitas penyelenggara negara. Lebih lanjut, hal tersebut berpotensi memunculkan diskriminasi pelayanan publik.

"Tidak boleh menerima uang negara, fasilitas negara, duduk di jabatan itu," kata La Ode di kantornya, Jakarta, Kamis (30/8).

(Baca juga: Belum Ada Ketua, JK dan Moeldoko Masuk Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf)

La Ode mengatakan keberpihakan para menteri dan kepala daerah akan membuat jajaran di bawahnya ikut serta mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilpres. Nantinya, para pebisnis yang berurusan dengan birokrasi pun akhirnya terpaksa mendukung.

Sebab, La Ode menilai mereka akan khawatir urusan perizinannya dipersulit. "Itu mereka akan ramai-ramai memberikan dukungannya," kata La Ode.

Dia lantas meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menertibkan para menteri dan kepala daerah yang sudah menyatakan dukungan atau masuk tim sukses pasangan calon.

Menurut La Ode, Jokowi harus memaksa para menteri dan kepala daerah tersebut untuk nonaktif atau mundur dari jabatannya.