Ombudsman Minta Menteri dan Kepala Daerah Mundur Bila Masuk Timses

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

Kamis 30/8/2018, 18.26 WIB

Keberpihakan para menteri dan kepala daerah akan membuat jajaran di bawahnya ikut serta mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilpres.

Pertemuan Sekjen Parpol Koalisi dengan Presiden Jokowi
(Agus Suparto/Istana Negara)
Pertemuan Sekjen Parpol Koalisi dengan Presiden Jokowi, Selasa (31/7/2018) di Istana Bogor.

Ombudsman RI meminta para menteri dan kepala daerah yang mendukung atau masuk dalam tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden segera non-aktif atau mundur dari jabatannya. Alasannya, mereka berpotensi melakukan maladministrasi karena memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik.

Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida menilai, keberpihakan menteri dan kepala daerah dapat merusak netralitas penyelenggara negara. Lebih lanjut, hal tersebut berpotensi memunculkan diskriminasi pelayanan publik.

"Tidak boleh menerima uang negara, fasilitas negara, duduk di jabatan itu," kata La Ode di kantornya, Jakarta, Kamis (30/8).

(Baca juga: Belum Ada Ketua, JK dan Moeldoko Masuk Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf)

La Ode mengatakan keberpihakan para menteri dan kepala daerah akan membuat jajaran di bawahnya ikut serta mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilpres. Nantinya, para pebisnis yang berurusan dengan birokrasi pun akhirnya terpaksa mendukung.

Sebab, La Ode menilai mereka akan khawatir urusan perizinannya dipersulit. "Itu mereka akan ramai-ramai memberikan dukungannya," kata La Ode.

Dia lantas meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menertibkan para menteri dan kepala daerah yang sudah menyatakan dukungan atau masuk tim sukses pasangan calon.

Menurut La Ode, Jokowi harus memaksa para menteri dan kepala daerah tersebut untuk nonaktif atau mundur dari jabatannya.

(Baca juga: Jokowi Siapkan 108 Jubir untuk Kampanye Pilpres 2019)

 

Jika tak dilakukan, Ombudsman akan meminta KPU mencabut nama menteri dan kepala daerah yang masuk dalam tim sukses. Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, KPU tidak boleh hanya berpatokan kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU.

KPU juga harus mempertimbangkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta etika penyelenggara negara. "Jadi KPU jangan bermain-main," kata Alamsyah.

Ombudsman pun akan meminta Kemendagri memberikan teguran kepada kepala daerah yang kukuh menyatakan dukungan atau masuk tim sukses. Lebih lanjut, Ombudsman bakal mendesak Kemendagri mengatur pemberhentian sementara bagi kepala daerah tersebut.

Alamsyah sendiri sudah mengidentifikasi beberapa menteri dan kepala daerah yang sudah menyatakan dukungan atau masuk dalam tim sukses pasangan calon. Beberapa di antaranya, yakni Kepala Staf Presiden Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Kemudian, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP.

Kemudian, ada pula Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, serta Gubernur Nusa Tenggara Barat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). "Kami akan pantau itu," kata Alamsyah.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha