Tolak Usulan Ombudsman, Puan Anggap Menteri di Timses Tak Perlu Mundur

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

Sabtu 1/9/2018, 12.05 WIB

Puan menjamin para menteri dan kepala daerah tak akan menyalahgunakan jabatannya.

Puan Maharani
Arief Kamaludin | Katadata
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menolak imbauan Ombudsman RI yang meminta para menteri dan kepala daerah mundur bila masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Puan meminta Ombudsman tak perlu khawatir dengan masuknya menteri atau kepala daerah dalam TKN.

"Saya rasa kami bekerja semua profesional," kata Puan di kantornya, Jakarta, Jumat (31/8).

(Baca juga: Ombudsman Minta Menteri dan Kepala Daerah Mundur Bila Masuk Timses)

Puan pun menjamin para menteri dan kepala daerah tak akan menyalahgunakan jabatannya. Para menteri dan kepala daerah yang masuk TKN, katanya, mengetahui porsinya masing-masing ketika sedang bertugas. Sehingga, tak akan mengganggu pelayanan publik.

"Insyaallah, mudah-mudahan (tak salah gunakan jabatan)," kata Puan.

Puan sendiri saat ini masuk sebagai TKN Jokowi-Ma'ruf. Dia didaulat sebagai salah satu Dewan Pengarah TKN. Selain Puan, ada pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Baca juga: Jokowi Siapkan 108 Jubir untuk Kampanye Pilpres 2019)

Kemudian, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP. Sementara itu, pejabat negara yang telah terbuka mendukung Jokowi-Ma'ruf yakni Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Ali Mochtar Ngabalin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Ada pun, kepala daerah yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, yakni Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, serta Gubernur Nusa Tenggara Barat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

(Baca juga: Belum Ada Ketua, JK dan Moeldoko Masuk Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf)

Ombudsman meminta para menteri dan kepala daerah yang mendukung atau masuk dalam tim sukses pasangan capres dan cawapres segera non-aktif atau mundur dari jabatannya. Alasannya, mereka berpotensi melakukan maladministrasi karena memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik.

Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida menilai, keberpihakan menteri dan kepala daerah dapat merusak netralitas penyelenggara negara. Lebih lanjut, hal tersebut berpotensi memunculkan diskriminasi pelayanan publik.

La Ode mengatakan keberpihakan para menteri dan kepala daerah akan membuat jajaran di bawahnya ikut serta mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilpres. Nantinya, para pebisnis yang berurusan dengan birokrasi pun akhirnya terpaksa mendukung.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha