Kementerian BUMN Ajukan Anggaran 2019 Lebih Kecil dari Tahun Ini
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan pagu anggaran 2019 sebesar Rp 208,27 miliar. Alokasi ini hanya 84% dari anggaran 2018 yang mencapai Rp 247,04 miliar. Pengajuan anggaran ini berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan.
“Anggaran tersebut terdiri dari dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis sebesar Rp 140,05 miliar dan program pembinaan BUMN sebesar Rp 68,22 miliar,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto yang mewakili Menteri BUMN dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/9).
(Baca: DPR Setuju Anggaran Kemenkeu Bertambah Setengah Triliun di 2019)
Rencana pemanfaatan pagu anggaran per jenis belanja, yaitu Program Pembinaan BUMN sebesar Rp 68,2 miliar atau 32,8%, Program Dukungan sebesar Rp 50,7 miliar atau 24,3%, Gaji dan Tunjangan Rp 48,2 miliar atau 23,1%, Layanan Perkantoran Rp 36,1 miliar 17,4%, Pemeliharaan Gedung Rp 5,1 miliar atau 2,4%.
Angka tersebut belum termasuk usulan gaji dan tunjangan untuk penambahan pegawai baru Kementerian BUMN sebesar Rp 11 miliar karena usulannya baru saja disampaikan. “Kami baru mendapatkan informasi, sehingga seperti kata Badan Anggaran Komisi VI DPR, dibuatkan kantong tambahan untuk ini, sebesar Rp 11 miliar,” kata Airlangga.
Dia pun mengajukan anggran untuk kegiatan prioritas Kementerian BUMN untuk tahun 2019 dengan total biaya Rp 27,2 miliar. Kegiatan tersebut yaitu, penyusunan rencana strategis Kementerian BUMN tahun 2020-2024, penguatan perkembangan market size BUMN industri pertahanan, dan kegiatan komersialisasi dan segmentasi pasar N29.
