Korupsi Massal DPRD Malang, Menteri Tjahjo Terbitkan Diskresi

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

Selasa 4/9/2018, 15.53 WIB

Ketua KPK Agus Rahardjo pun meminta partai politik segera melakukan mengganti anggota DPRD yang telah menjadi tersangka.

Puluhan anggota DPRD Malang menjadi tersangka korupsi
ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Anggota DPRD Kota Malang Asia Iriani, salah satu dari 22 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka KPK kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menerbitkan diskresi khusus untuk pemerintah Kota Malang terkait dengan status tersangka 41 anggota DPRD Malang. Proses pembangunan di Kota Malang terancam lumpuh karena hanya tersisa empat orang dari total 45 anggota DPRD Malang.

Menteri Tjahjo mengatakan, diskresi diberikan agar pemerintahan Kota Malang tetap berjalan meski DPRD tak mampu menjalankan proses legislasi lantaran tak memenuhi kuorum. "Yang penting pemerintahan tidak boleh terganggu," kata Tjahjo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

(Baca juga: KPK Soroti 2.357 Koruptor Masih Berstatus PNS)

Tjahjo menjelaskan terdapat tiga opsi, yakni, pertama, melibatkan Gubernur Jawa Timur dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan Pemerintah Kota Malang. Kedua, pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan atas seizin Mendagri.

Terakhir, Pemerintah Kota Malang dapat mengeluarkan peraturan walikota/bupati atas persetujuan Mendagri. "Seorang bupati, walikota, atau pejabatnya jangan sampai terganggu ambil sikap kebijakan, aturannya ada ya, ada diskresi dari Mendagri," kata Tjahjo.

 (Baca juga: KPK: Hanya 27% Anggota DPRD Patuh Laporkan Harta Kekayaan)

Tjahjo pun mengimbau partai politik segera melakukan pergantian antar-waktu (PAW) untuk mengisi jabatan 41 anggota DPRD yang ditahan KPK. Tujuannya agar kursi DPRD Malang tidak kosong terlalu lama.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun meminta partai politik segera melakukan PAW. Pasalnya, masih ada tugas bagi DPRD Malang hingga masa jabatannya habis pada 18 bulan ke depan. "Harapan saya kalau partai melakukan itu kekosongan kekuasaan tadi tidak terjadi," kata Agus.

KPK sebelumnya menetapkan 22 anggota DPRD Malang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015. Penetapan tersangka ini merupakan tahap ketiga dari pengembangan kasus suap APBD-P Malang TA 2015.

(Baca: Tren Korupsi Meningkat, KPK Dikebiri)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 tersangka lainnya, yang terdiri dari 19 anggota DPRD Malang, Wali Kota Malang periode 2013-2018 Mochamad Anton, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistiyono.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, 22 anggota DPRD tersebut diduga menerima uang fee dari Anton masing-masing berkisar antara Rp 12,5 sampai Rp 50 juta. Fakta tersebut, lanjut Basaria, didukung dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan barang elektronik.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 22 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka," kata Basaria di kantornya, Senin (3/9).

Atas perbuatannya, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha