Menanti Reaksi Obat Penguat Rupiah Racikan Pemerintah

Cadangan devisa (cadev) yang tergerus mengharuskan pemerintah putar otak guna meningkatkan suplainya. Penyusutan cadev ini terpengaruh meningkatnya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri untuk membiayai impor maupun kewajiban utang.

Masalahnya, nilai tukar mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedang terpuruk. Sejumlah faktor eksternal memengaruhi makroekonomi Indonesia, sebut saja perkara perang dagang, krisis di Turki dan Argentina, plus tren penaikan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Funds Rate.

Soal cadev, merujuk kepada data Bank Indonesia (BI) diketahui bahwa realisasinya per Juli sebesar US$ 118 miliar atau menunjukkan penurunan keenam kali dari posisi tertinggi pada awal tahun ini. Tapi angka ini tetap dalam kategori aman lantaran memenuhi kebutuhan 6,9 bulan impor.

(Baca juga: Terus Turun 6 Bulan Terakhir, Cadangan Devisa Juli US$ 118 Miliar)

Adapun, mengacu kepada pasar spot di Bloomberg tercatat kurs rupiah pada Selasa (3/9) pagi berada di posisi Rp 14.780 per dolar AS. Artinya, rupiah rebound 35 poin atau 0,24% terhadap penutupan kemarin, Senin (3/9). Pergerakan rupiah hari ini terpantau pada kisaran 14.780 -14.845. 

Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran kabinetnya agar berbagai kebijakan, yang ditujukan untuk meningkatkan pasokan devisa sembari menstabilkan kurs rupiah, dilaksanakan secara tepat. Memperkuat presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah berupaya agar bauran kebijakan yang ada dapat berjalan efektif.

"Presiden betul-betul ingin supaya langkah-langkah kebijakan yang sudah dirumuskan itu dibuat sedetil mungkin dan dikomunikasikan supaya masyarakat tidak anggap ini kaya dulu lagi," katanya, di Jakarta, Senin (3/9).

Kepada sejumlah menteri, Presiden Jokowi sempat mendiskusikan soal perkembangan devisa hasil ekspor, pewajiban biodiesel 20% (B20), kinerja ekspor batu bara, pengendalian impor, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dan sejumlah kebijakan lain. Semua itu diharapkan bisa mempertahankan daya tarik Indonesia di mata investor.

(Baca juga: Langkah Realistis Pemerintah Hadapi Defisit)

Soal pengendalian arus impor ratusan barang konsumsi, ini tak sekadar untuk mengurangi pembelian dari luar negeri. Pemerintah berharap pula kebijakan ini dapat mendongkrak bisnis para pengusaha lokal yang akan mensubtitusi produk impor itu. Kementerian Keuangan mengidentifikasi barang mana saja yang akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) impor lebih tinggi.

(Baca juga: Kendalikan Impor, Pemerintah Kaji Penaikan PPh 900 Barang Konsumsi)