Tingkat Kepatuhan Pengusaha Rendah, KKP Verifikasi 656 Dokumen Kapal

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Rabu 5/9/2018, 16.56 WIB

Saat ini masih banyak kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran baik di daerah penangkapan ikan maupun ke wilayah laut lepas.

Nelayan ikan
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memverifikasi 656 dokumen legal terkait perizinan kapal. Pengecekan itu dilakukan seiring dengan temuan KKP terkait  tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menjelaskan tingkat kebenaran dalam integrasi data dalam Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) masih minim. “Kebenarannya masih di bawah 50%. Itu baru untuk formal, kalau materialnya bisa hanya 10%,” kata Zulficar di Jakarta, Rabu (5/9).

Wilayah yang menjadi obyek verifikasi tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Adapun jumlah dokumen yang akan diverifikasi sebanyak 656 dokumen, yang terdiri dari 46 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 583 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan 27 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

(Baca : KKP: 1.636 Kapal Langgar Wilayah Tangkap Ikan)

Zulficar menjelaskan, pengawasan terhadap para pelanggar akan dilakukan melalui pelabuhan perikanan sebelum kapal melakukan penangkapan ikan. Bagi kapal yang taat, Surat Laik Operasi (SLO) akan segera diterbitkan. Sementara bagi kapal yang tidak taat, akan diminta untuk memenuhi seluruh persyaratan.

Dia menyebutkan, saat ini banyak kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan pantauan Vessel Monitoring System (VMS) tak hanya di daerah penangkapan ikan, tapi juga meluas ke wilayah laut lepas.

Pelanggaran lain seperti  penyalahgunaan Buku Kapal Perikanan (BKP)  berupa penggunaan satu unit kapal untuk pengurusan BKP 2 kapal.

“Ini baru sebagian contohnya, dan harus kita berantas bersama,” ujar Zulficar.

(Baca : KKP Sebut Produksi Perikanan Cukup untuk Penuhi Kenaikan Konsumsi 11%)

Berdasarkan data portal perizinan KKP per 3 September 2018, perizinan perikanan tangkap telah dikeluarkan sebanyak 4.489 SIUP, 4.268 SIPI, dan 272 SIKPI. Untuk jumlah alokasi terbanyak izin kapal yang diberikan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI 718 sebanyak 1.368 izin dan jumlah alokasi izin terendah berada di WPP RI 717 sebanyak 23 izin.

Untuk meminimalisir pelanggaran, KKP akan melakukan beberapa upaya pencegahan berupa peringatan, pembekuan, hingga pencabutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012. Namun, KKP masih memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyelesaian masalah 656 dokumen. Sebanyak 141 dokumen SIPI telah dikeluarkan KKP, sementara sisanya akan terus diproses sampai besok.

(Baca : Menteri Susi: Efisiensi Logistik Dorong Kenaikan Ekspor Produk Ikan)

Hal itu dilakukan sebagai langkah preventif penangkapan ikan ilegal dan memastikan pelaku usaha telah memenuhi ketentuan. Proses verifikasi dilakukan sebagai evaluasi perbaikan tata kelola perikanan tangkap.

Dalam proses verifikasi perizinan akan dilakukan melalui tahapan wawancara dengan pemilik kapal, pengumpulan data dan informasi, dan analisa data kepatuhan pelaku usaha. “Saya berharap para pengusaha memanfaatkan dengan sebaik untuk kemajuan usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan,” kata Zulficar.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha