Cost Recovery Migas Tahun Depan Diusulkan Naik hingga US$ 11 Miliar
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan kenaikan pengembalian biaya operasional (cost recovery) hulu minyak dan gas bumi (migas) untuk tahun depan. Ini menjadi pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena kenaikan itu diusulkan setelah ada skema gross split yang menghapus cost recovery.
Dalam paparannya di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian ESDM mengusulkan cost recovery di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RPABN) 2018 sekitar US$ 10 hingga 11 miliar. Padahal dalam APBN 2018 hanya US$ 10,39 miliar.
Adapun, hingga Agustus 2018, cost recovery sudah mencapai US$ 7,8 miliar. Diperkirakan sampai akhir tahun cost recovery tembus US$ 11,34 miliar atau membengkak dari target.
Adapun, prediksi cost recovery terbesar untuk PT Pertamina Hulu Mahakam sebesar US$ 1,57 miliar. Disusul. ENI Muara Bakau US$ 1,29 miliar. Lalu PT Chevron Pasific Indonesia US$ 1, 38 miliar. PT Pertamina EP US$ 1,21 miliar. Husky Oil US$ 683 juta. Premier US$ 600 juta. ExxonMobil US$ 455juta. ConocoPhillips US$ 348 juta. PT Pertamina Hulu Energi WMO US$ 329 juta. Medco E&P US$ 322 juta. Sementara kontraktor kontrak kerja sama lainnya US$ 3,13 miliar.
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman pun mempertanyakan usulan kenaikan cost recovery itu. Padahal, pemerintah sudah menerapkan skema kontrak gross split yang menghilangkan cost recovery.
