Jonan Terbitkan Aturan Wajib Gunakan Barang Lokal di Sektor Energi

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

Kamis 6/9/2018, 12.14 WIB

Badan usaha di sektor energi wajib gunakan barang dalam negeri sepanjang memenuhi kualitas/spesifikasi, waktu penyerahan dan harga.

Ambil Alih Lapangan Migas Blok Mahakam
Arief Kamaludin|KATADATA
Di 2018, SKK Migas menargetkan produksi minyak blok Mahakam sebesar 42,01 ribu bph, dan target produksi gas sebesar 916 mmscfd. Kedua target ini lebih rendah dari produksi minyak dan gas 2017. Pekerja beraktifitas di Lapangan Senipah, Peciko dan South Mahakam (SPS), Kutai Kartanegara, Rabu (27/12/2017).

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan untuk mengendalikan impor. Semua itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1953 K/06/MEM/2018 tentang Penggunaan Barang Operasi, Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku dan Bahan Pendukung Lainnya yang Diproduksikan di Dalam Negeri pada Sektor ESDM.

Dalam keputusan itu, seluruh badan usaha yang bergerak di sektor energi, dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menggunakan barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam negeri. Namun, kewajiban itu sepanjang memenuhi kualitas/spesifikasi, waktu penyerahan dan harga.

Jika barang-barang tadi dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sesuai spesifikasi tersebut, badan usaha tidak diberikan fasilitas impor. Nantinya Direktur Jenderal Migas, Direktur Jenderal Minerba, Direktur Jenderal EBTKE, dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan komponen dalam negeri tersebut pada badan usaha yang bergerak di sektor ESDM.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menjelaskan keputusan menteri itu berlaku untuk seluruh sektor energi. “Keputusan Menteri ni berlaku untuk seluruhnya baik miyak dan gas bumi; mineral dan batu bara; energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan kelistrikan,” ujar dia di Jakarta, Rabu (6/9).

Aturan itu dikeluarkan dalam rangka memperkuat devisa negara. Selain itu, bisa meningkatkan penggunaan barang dalam negeri. Keputusan ini mulai berlaku sejak 5 September 2018.

(Baca: Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Opsi Pengurangan Impor Migas)

Saat ini, pemerintah berupaya meningkatkan devisa dengan cara meredam impor. Dengan cara tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diharapkan bisa menguat. Apalagi, kurs hampir menyentuh Rp 15.000 per US$.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha