Kubu Jokowi dan Prabowo Dianggap Belum Serius Angkat Isu Gender
Pemilih perempuan dalam Pilpres 2019 yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki menjadi rebutan kedua kubu. Kedua pasangan calon presiden-calon wakil presiden baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama-sama berusaha meraih simpati pemilih perempuan. Namun belum menyentuh masalah subtantif seperti persoalan gender.
Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih perempuan baik yang berada di dalam negeri mau pun luar negeri mencapai 93.994.722. Angka ini lebih banyak 207 ribu daripada pemilih laki-laki baik yang berada di dalam negeri mau pun luar negeri sebesar 93.787.166.
(Baca juga: Pemilih Perempuan Lebih Banyak Dibanding Pria di Pilpres 2019)
Dari kubu Jokowi-Ma'ruf, langkah merebut suara perempuan tersebut dilakukan dengan membentuk relawan bertajuk Suara Perempuan (Super) Jokowi. Di kubu Prabowo-Sandi, upaya menggaet suara perempuan dilakukan dengan membentuk juru bicara khusus emak-emak.
Kedua kubu juga kerap mengkampanyekan isu-isu yang dianggap lekat dengan perempuan. Meski demikian, upaya dari kedua kubu tersebut dianggap hanya sebagai gimik politik.
Aktivis perempuan Tunggal Pawestri menilai upaya kedua kubu di Pilpres 2019 tersebut belum menyentuh persoalan substantif dari perempuan saat ini. Menurut Tunggal, tidak ada program-program konkrit, baik dari Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga, untuk mendorong pemberdayaan perempuan.
"Sejauh ini masih kosmetik, masih belum yang menyentuh persoalan substansi," kata Tunggal di Jakarta, Kamis (6/9).
(Baca juga: Manuver Sandiaga Uno Curi Perhatian Emak-emak)
Tunggal menilai, persoalan ini sebenarnya terjadi lantaran belum adanya kesadaran dari para pasangan calon maupun partai politik pengusung tentang permasalahan gender dan perempuan. Mereka, kata Tunggal, belum melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang penting.
Alhasil, kedua kubu dalam Pilpres kerap mengabaikan isu-isu pemberdayaan perempuan. Mereka lantas lebih mengedepankan isu-isu lainnya dalam kampanye mereka, seperti penggunaan politik identitas.
"Isu perempuan itu kalah dengan isu lain, dengan politik SARA," kata Tunggal.
Pengajar Universitas Indonesia yang berfokus pada isu gender dan perempuan, Ani Widyani Soejipto, menyatakan hal yang sama. Ani menilai, partai politik saat ini belum optimal memberikan pendidikan mengenai gender dan perempuan kepada para kadernya.
(Lihat: Perempuan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi)
Kondisi tersebut membuat para aktor politik yang berlaga saat ini hanya menjadikan perempuan sebagai alat meraih kekuasaan. Ani menilai, mereka hanya melihat perempuan sebagai objek politik semata.
"Padahal perempuan ini merupakan subjek otonom, bisa merepresentasikan kepentingan dan menyuarakan aspirasi kita sendiri," kata Ani.
Karenanya, persoalan tersebut dinilai menjadi tantangan ke depan yang harus diselesaikan. Kelompok masyarakat sipil harus mampu mendorong kesadaran para pasangan calon dan partai politik pengusung atas masalah gender dan perempuan ini.
Dengan demikian, program-program yang dibawa mereka nantinya dapat berpihak kepada perempuan. "Kalau itu bisa dilakukan bagus untuk proyeksi kebangsaan kita ke depan," kata Ani.
