Kadin Minta Pemerintah Awasi Pengendalian Impor Barang Konsumsi

Penulis: Rizky Alika

Editor: Dini Hariyanti

Kamis 6/9/2018, 11.38 WIB

Kadin Indonesia menilai, pelaksanaan kebijakan ini mungkin belum berjalan sempurna di awal sehingga perlu pengawasan intensif.

Buah impor membanjiri pasar
Katadata/Agung Samosir
Seorang pembeli sedang memilih buah impor di swalayan modern. Pemerintah membuka impor produk hortikultura dari beberapa negara.

Pengusaha meminta pemerintah bersinergi mengawasi pengendalian impor ribuan barang konsumsi. Kebijakan ini ditempuh dengan menaikkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan, pada tahap awal implementasi kebijakan tersebut mungkin belum berjalan dengan baik. Apabila ini tidak diawasi pengusaha khawatir kinerja produk terhambat.

"Misalnya, pembuatan seperti ban (kendaraan) yang pentilnya diimpor. Kalau tidak ada pentil tidak bisa jalan (produksi dan ekspornya)," kata Johnny, di Jakarta, Rabu (5/9).

(Baca juga: Pajak Impor Ribuan Barang Konsumsi Naik Hingga 7,5%)

Pebisnis kawakan Sofjan Wanandi yang kini menjabat ketua tim ahli wakil presiden berpendapat, keputusan  menaikkan tarif pajak 1.147 barang konsumsi impor menunjukkan kerja sama yang baik lintas kementerian.

"(Kebijakan) ini bisa meningkatkan perdagangan kita, juga devisa yang kita inginkan supaya bisa dikerjakan bersama-sama," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai bahwa pengendalian impor barang konsumsi tak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

"Ini bukan upaya pemerintah untuk menambah penerimaan negara. Tidak ada arah ke sana, jadi bukan untuk generate revenue," katanya.

Menurut Yustinus, arus barang impor yang teredam seharusnya dapat menjadi momentum untuk membangkitkan industri domestik. Guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini diperlukan satuan tugas khusus lintas sektor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, impor sejumlah 1.147 produk konsumsi nilainya mencapai US$ 6,6 miliar per pengujung tahun lalu. Sampai dengan Agustus tahun ini sudah menyentuh US$ 5 miliar. "Maka kami menilai perlu dikendalikan," ujarnya.

Total nilai impor barang konsumsi diharapkan berkurang hingga 2% seiring dengan penaikan tarif PPh. Kebijakan ini diatur dalama peraturan menteri keuangan (PMK) dan berlaku mulai tujuh hari setelah beleid disahkan pada Rabu (5/9).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha