Penyesuaian PPh Impor tak Mengenai Komoditas Pangan

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Kamis 6/9/2018, 17.04 WIB

Kenaikan pajak penghasilan (pph) impor komoditas pangan dikhawatirkan bisa menyebabkan lonjakan harga dan menggangu kebutuhan utama masyarakat.

Persediaan Beras di Gudang Bulog
Antara Foto / Rony Muharrman
Seorang pekerja sedang memasukan beras di sebuah gudang Bulog di Pekan Baru, Riau.

Kementerian Perdagangan memastikan komoditas pangan tidak terdampak penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Sebab,  jika peningkatan pajak impor ikut  mengenai komoditas pangan, hal itu dikhawatirkan dapat mengerek haraga jual bahan pangan sebagai kebutuhan utama masyarakat.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan tetap mempertahankan PPh impor pangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2015. “Pangan tetap 2,5% untuk PPh-nya,” kata Oke di Jakarta, Kamis (6/9).

Dia menyebutkan, salah satu yang pertimbangan pemerintah tak menaikan pph impor komoditas pangan karena gejolak impor dan depresiasi nilai tukar saja sudah dikhawatirkan bisa berimbas terhadap ksenaikan bahan pangan. Karenanya, pajak impor pangan tak ikut dinaikan harga pangan dalam negeri bisa tetap terjaga.

Oke menyebut beberapa komoditas pangan yang masih memiliki ketergantungan pada impor, di antaranya adalah beras, gula, kedelai, daging, serta produk hortikultura. PPh Pasal 22 tentang impor menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengendalikan neraca perdagangan.

(Baca : Maksimalkan Penyaluran Beras, Bulog Diminta Atur Ulang Rantai Pasok)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga menyatakan PPh Pasal 22 tentang impor dipastikan tak melanggar ketentuan perdagangan internasional World Trade Organization (WTO). Sebab, PPh itu bisa menjadi kredit bagi importir. “Itu tidak melanggar aturan WTO,” ujar Enggar.

Karenanya  komoditas pangan dalam negeri yang berasal dari impor diupayakan harganya bisa tetap dijaga. Kementerian Perdagangan juga akan melakukan kompensasi harga jual komoditas pangan jika nantinya  nilai tukar rupiah memburuk. Meski begitu, dia mengaku berupaya tetap menjaga inflasi.

Sementara itu bagi Perum Bulog, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah diantisipasi perusahaan dengan mengadakan kontrak pembelian beras impor berdasarkan kurs lama yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga, Bulogmasih bisa menjual beras impor lebih murah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

(Baca : Harga Naik, Bulog Diminta Distribusikan Beras Pemerintah)

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengungkapkan pihak mselakukan kontrak pengadaan beras impor sebanyak  1,84 juta ton dari total izin impor yang didapat sebesar 2 juta ton. 

Penggelontoran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog tetap dijual di harga Rp 8.100 sampai Rp 8.900 per kilogram. “Kami akan jual di bawah HET untuk antisipasi kenaikan harga,” kata Tri.

(Baca : Kemensos Minta Bulog Perbaiki Kualitas Beras Bantuan Sosial)

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha