Celah Kontraktor untuk Impor Alat dan Bahan Baku Migas

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Muchamad Nafi

Jum'at 7/9/2018, 20.47 WIB

Badan usaha di sektor energi wajib menggunakan barang lokal sepanjang memenuhi kualitas atau spesifikasi, waktu penyerahan, dan harga.

Ambil Alih Lapangan Migas Blok Mahakam
Arief Kamaludin|KATADATA
Pekerja sedang beraktifitas pada North Processing Unit (NPU) wilayah kerja Blok Mahakam di Kutai Kartanegara, Minggu (31/12).

Pemerintah sudah menerbitkan aturan terkait kewajiban badan usaha sektor energi agar wajib menggunakan produk lokal. Namun demikian badan usaha bisa saja mengimpor apabila memenuhi syarat. Hal ini pun berlaku untuk sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Mengacu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1953 K/06/MEM/2018 tentang Penggunaan Barang Operasi, Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku dan Bahan Pendukung Lainnya yang Diproduksikan di Dalam Negeri pada Sektor ESDM, badan usaha di sektor energi wajib menggunakan barang lokal sepanjang memenuhi kualitas atau spesifikasi, waktu penyerahan, dan harga.

(Baca: Jonan Terbitkan Aturan Wajib Gunakan Barang Lokal di Sektor Energi).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan industri migas memiliki banyak regulasi yang mengaturnya sehingga kontraktor harus mementingkan faktor keselamatan dengan menyiapkan barang yang mumpuni dalam menjalankan industri tersebut. Dengan demikian dibutuhkan produk yang bisa menunjang operasional proyek migas.

Ia mencontohkan, jika barang untuk menunjang industri migas tersedia di dalam negeri namun masih terbatas, bisa saja barang tersebut diperoleh dari luar untuk memenuhi kelangsungan proyek. "Kalau ada di dalam negeri tapi jumlahnya cuma satu, sementara dia butuh 10, jadi yang sembilan lagi bagimana? Sementara proyek harus jalan," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/9).

Adapun terkait harga, nilainya harus kompetitif yakni sesuai dengan yang berlaku umum di pasaran. Oleh karena itu menurut Arcandra setidaknya ada tiga hal yang harus dikantongi industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan industri luar. Tiga hal itu adalah kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan bisnis prosesnya. Walau di sisi lain dia membenarkan tidak semua teknologi di dalam negeri sudah mumpuni untuk mendukung sektor hulu migas.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas Guspenmigas Kamaluddin Hasyim mengatakan dirinya pesimis aturan yang baru dikeluarkan Kementerian ESDM itu dapat meredam impor. Sebab sudah banyak regulasi yang mewajibkan kontraktor migas menggunakan produk dalam negeri namun tetap impor tidak bisa dielakkan.

Kamaluddin mencontohkan proyek migas yang dioperatori oleh Kangean Energy. Di sana sudah ada pemenang lelang konstruksi proyek pipa itu, yakni Bakrie Pipe. Namun belakangan Kangenan malah menunjuk pemenang kedua yang akhirnya menggarap proyek pemasangan pipa itu. Padahal barang yang digunakan berasal dari impor.

Padahal, menurutnya, produk lokal sudah memenuhi standar dan layak digunakan alias spesifikasinya terpenuhi. Sayangnya, tetap saja produk impor menjadi andalan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Hal ini karena KKKS bebas dari sejumlah pajak seperti PPh dan PPN ketika mengimpor. Alhasil, kerena tak kena pajak, harga barang impor menjadi lebih murah dari produk dalam negeri. "Produksi dalam negeri itu sudah termasuk PPN, PPh . Sementara barang impor belum," kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (7/9).

Selain itu, Kamaluddin menilai selama ini kerap terjadi permainan suplai barang sehingga produk di dalam negeri sulit diserap industri hulu migas lantaran barang impor lebih cepat untuk tiba di lokasi proyek. Misalnya, untuk membuat pipa membutuhkan waktu enam bulan, lalu dikirimkan ke lokasi proyek. Namun kontraktor migas cenderung memilih impor karena barang bisa tiba lebih cepat.

"Dia main di-delivery. Yang di luar kan selalu berproduksi memenuhi  kebutuhanndunia makanya bisa kirim barang terus, kalau kami sesuai pesanan," kata Kamaluddin. (Baca: Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Opsi Pengurangan Impor Migas).

Sementara itu, Ketua Bidang Industri Guspenmigas Willem Siahaya mengatakan keputusan menteri tersebut terkesan setengah hati. Ini karena produk dalam negeri wajib dipakai jika memenuhi persyaratan. Misalnya, ada klausul jika tidak memakai barang dalam negeri tidak diberikan masterlist. Mestinya, menurut dia, kalau sudah wajib tidak perlu ada penegcualian.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha