Tekan Impor, Pertamina Wajib Utamakan Serap Minyak Kontraktor

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Muchamad Nafi

Senin 10/9/2018, 16.27 WIB

Kontraktor atau afiliasinya wajib menawarkan minyak bagiannya kepada Pertamina atau badan usaha dalam negeri.

TBBM Pertamina Maumere
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

Pemerintah makin serius mengatasi defisit neraca perdagangan, termasuk di sektor energi. Karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan terkait kewajiban PT Pertamina untuk menyerap jatah minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri sehingga akan mengurangi impor.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri yang mulai berlaku sejak 6 September 2018. Dalam aturan anyar itu setidaknya ada enam poin penting yang diatur.

(Baca: Diperintah Jokowi, Pertamina Siap Beli Seluruh Minyak Kontraktor Migas)

Pertama, Pertamina dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan Minyak Bumi yang berasal dari dalam negeri. Dalam hal ini, Pertamina maupun Badan Usaha wajib mencari pasokan minyak yang berasal dari Kontraktor dalam negeri sebelum berencana impor.

Kedua, kontraktor atau afiliasinya wajib menawarkan minyak bagiannya kepada Pertamina atau badan usaha. Penawaran dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum dimulainya periode rekomendasi ekspor untuk seluruh volume minyak bumi bagian Kontraktor .

Ketiga, Pertamina atau badan usaha wajib bernegosiasi dengan kontraktor ketika membeli minyak secara kelaziman bisnis. Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, dalam proses ini, Pertamina dan kontaktor tidak dipatok harga tertentu. “Harganya ICP plus something. Nah something ini terserah. Di permen sesuai kelaziman bisnis,” ujar Arcandra akhir pekan lalu.

(Baca: Harga Jual Minyak Kontraktor ke Pertamina Tak Dipatok)

Keempat, terhadap hasil negosiasi pembelian minyak, Pertamina dapat menunjuk langsung kontraktor untuk pembelian minyak mereka. Atas penunjukkan tersebut, Pertamina bisa mengadakan kontrak jangka panjang selama satu tahun.

Kelima, Pertamina wajib melaporkan hasil negosiasi pembelian minyak ini kepada Direktorat Jenderal Migas. Keenam, dalam aturan anyar itu kondensat juga dikategorikan atau diberlakukan sebagai bagian dari minyak bumi.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan menteri tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas. Atau, regulasi teknis lainnya bisa ditetapkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sesuai dengan kewenangannya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mendukung usaha pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah ekonomi saat ini. Ia berharap implementasi aturannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

“Negosiasi yang diadakan sesuai dengan kelaziman bisnis maka tidak ada masalah,” kata Marjolijn kepada Katadata.co.id, Senin (10/9). (Baca: Kontraktor Migas Siap Jual Minyak ke Pertamina Sesuai Harga Pasar)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha