DPR Pangkas Usulan Tambahan Modal untuk PLN Menjadi Rp 6,5 Triliun

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Safrezi Fitra

Selasa 18/9/2018, 11.03 WIB

Sementara usulan PMN untuk Hutama Karya ditambah dari Rp 7 triliun menjadi Rp 10,5 triliun

PLN
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan Penyertaan Modal Negara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun depan sebesar Rp 10 triliun. Namun, Komisi VI memangkasnya menjadi hanya Rp 6,5 triliun.

PMN ini diajukan untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang ditugaskan kepada PLN dalam memenuhi target elektrifikasi nasional. Selain itu, PMN akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan.

Menurut Komisi VI, tambahan modal negara ini lebih banyak digunakan untuk membangun pembangkit listrik bermesin diesel. Pengoperian mesin diesel dinilai sangat mahal, karena menggunakan bahan baku minyak bumi yang mayoritas masih impor. Pembangkit ini pun dibangun di daerah pelosok yang membuat biaya operasinya lebih besar.

Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal mengatakan seharusnya beban anggaran elektrifikasi ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bukan di PLN. "Jadi, kalau diusulkan Rp 10 triliun, berapa lagi yang dianggarkan PLN untuk pengoperasian (mesin diesel)," kata Haekal saat rapat bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/9).

(Baca: Kemenkeu Usul Suntikan Modal Negara Tahun Depan Rp 74,8 T)

Alasan lain Komisi BUMN ini memangkas usulan PMN, karena pemerintah berencana menunda proyek-proyek PLN. Penundanaan proyek listrik 35 Gigawatt dilakukan karena  pertumbuhan ekonomi yang dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, meleset menjadi hanya 5%.

Komisi VI juga menilai, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) proyek elektrifikasi PLN hanya 70%, sedangkan 30% lagi masih menggunakan transaksi dalam bentuk mata uang asing. Hal ini membuat ketergantungan Indonesia terhadap impor dan kebutuhan mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS) meningkat.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan perubahan usulan PMN untuk PLN ini belum final, karena masih berupa keputusan internal Komisi VI. Untuk itu, Menteri BUMN akan membahas terlebih dahulu soal perubahan ini, karena bisa berdampak pada perubahan rencana bisnis perusahaan.

"Kami tidak bisa melakukan perubahan secara singkat. Tentu, nanti Kementerian BUMN akan menyusaikan program-program dan nanti akan bertemu lagi dengan Komisi VI," kata Airlangga yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat tersebut.

(Baca: Kementerian BUMN: Rugi PLN Tak Akan Ganggu Arus Kas Perusahaan)

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro pun tidak banyak berkomentar terkait perubahan mendadak PMN untuk PLN ini. Dia mengatakan akan membicarakan hal ini dengan pihak PLN. "Kami mau menyelesaikan dulu di sisi Pemerintah. Harus menyelesaikan rencana bisnis dengan hasil dari keputusan internal mereka (Komisi VI)," kata Imam.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman pun juga enggan berkomentar terkait perubahan PMN ini. Dia tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI. Sebelumnya, PLN mengusulkan tambahan PMN tahun depan sebesar Rp 15 triliun. Namun, Kementerian BUMN hanya menyetujui Rp 10 triliun.

Selain PLN, Kementerian BUMN juga mengusulkan PMN tahun 2019 untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7 triliun. Tambahan modal digunakan untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Dengan begitu total usulan Kementerian BUMN atas PMN kedua perusahaan tersebut toalnya Rp 17 triliun. 

Pada dasarnya Komisi VI sepakat dengan dengan usulan jumlah total PMN dari Kementerian BUMN. Hanya saja, porsi untuk kedua perusahaan tersebut berubah. Komisi VI BUMN ini memutuskan PNM untuk PLN hanya Rp 6,5 triliun. Dengan begitu, PNM untuk Hutama Karya (HK) bertambah menjadi Rp 10,5 triliun.

Penambahan ini karena Komisi VI menilai pembangunan tahun depan bisa fokus pada proyek Jalan Tol Trans Sumatra. Alasannya, agar pembangunan di luar Pulau Jawa dapat lebih cepat terealisasi. Tidak hanya itu, penggunaan komponen lokal untuk proyek ini mencapai 100%, tidak seperti PLN.

Pertimbangan lainnya, pembangunan Tol Trans Sumatra sebenarnya membutuhkan PNM sebesar Rp 18 triliun. Jika hanya diberikan sebesar Rp 7 triliun saja, maka HK akan membutuhkan PNM yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya hingga target selesai pada 2024. "(PMN sebesar Rp 10 triliun) ini mengurangi beban pemerintah berikutnya," kata Haekal.

Direktur Utama HK Bintang Perbowo mengatakan dengan penambahan PMN yang di luar prediksi ini, tidak mengubah rencana perusahaan untuk menyelesaikan proyek. pembangunan tujuh ruas tol Trans Sumatera ditargetkan rampung pada 2024.  

"Tidak mugkinlah selesai cepat. Dengan panjang tol 1.400 kilometer, mana bisa selesai sekian bulan saja. Jadi, tetap sesuai dengan 2024," katanya pada kesempatan yang sama.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha