Anggaran Berkurang, Program Listrik Desa Terancam Mundur
Pembangunan listrik desa terancam mundur. Penyebabnya adalah turunnya anggaran pembangunan listrik desa dari rencana awal.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy N. Sommeng mengatakan anggaran listrik desa tahun depan hanya Rp 5,9 triliun. Awalnya, anggaran untuk listrik desa diusulkan Rp 8,5 triliun.
Pengurangan anggaran itu, menurut Andy, bisa menghambat pembangunan listrik di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). "Jadi daerah 3 T bisa ditunda jadi 2020 kalau memang seperti ini," kata dia di Jakarta, Senin (24/9).
Sedangkan pembangunan listrik desa ini sebenarnya bertujuan untuk mengejar elektrifikasi 99,9 persen pada 2019. Saat ini, masih belum sampai 92 persen. Contoh daerah yang belum menikmati listrik ada di Maluku, dan Kawasan Indonesia Timur.
Meski begitu, Kementerian ESDM tetap berupaya menerangi seluruh wilayah Indonesia. Rencananya penerangan di daerah 3T akan menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yang disediakan Direktorat Jendral Energi Baru dan Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) untuk melistriki daerah 3T.
Penurunan anggaran listrik desa merupakan dampak dari pemangkasan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rencananya PMN diajukan Rp 10 triliun, tapi dipangkas menjadi Rp 6,5 triliun.
(Baca: PLN Targetkan Seluruh Wilayah Indonesia Dapat Akses Listrik Tahun Ini)
Adapun PNM PLN dipangkas, karena karena pemerintah berencana menunda proyek-proyek PLN. Penundanaan proyek listrik 35 Gigawatt dilakukan karena pertumbuhan ekonomi meleset. Awalnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa 7% per tahun, tapi hanya 5%.
