Pemerintah Tawarkan Pengelolaan Bandara Labuan Bajo ke Swasta dan BUMN
Pemerintah melirik pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi operator Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil seiring diselenggarakannya market sounding alias penjajakan pasar awal pengelolaan bandara ini dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.
Beberapa perusahaan plat merah yang ikut adalah Angkasa Pura I dan II. Sedangkan swasta yang turut menjajaki yakni GMR Airports dan GVK Services Indonesia. Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan Polana Pramesti mengatakan keterlibatan swasta untuk mencari skema pendanaan lain.
“Selain itu untuk meningkatkan pelayanan dan menjadikan bandara lebih menarik untuk penumpangnya,” kata Polana usai penjajakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, Selasa (25/9). (Baca juga: Pariwisata Labuan Bajo Meningkat, Pemerintah Benahi Bandara Komodo)
Saat ini, Bandara Komodo masih dikelola Kementerian Perhubungan. Menurut Polana, swasta atau BUMN akan mendapatkan konsesi dengan masa kelola 25 tahun. Investasi yang diperlukan Rp 3 triliun yang terdiri dari Rp 1,1 triliun belanja modal dan Rp 1,8 triliun belanja operasional. Dana itu untuk perpanjangan runway dari 2.250 meter menjadi 2.450 meter, pengembangan gedung terminal, serta fasilitas lain.
Polana juga menargetkan lelang operator dapat diselesaikan paling tidak bulan November mendatang. Sedangkan pekerjaan konstruksi dimulai pada semester kedua 2019 untuk selanjutnya dirampungkan pada tahun yang sama. “Financial closing-nya semester pertama 2019,” ujar Polana.
(Baca juga: Qatar Siapkan Rp 7,2 Triliun untuk Investasi Pariwisata di Mandalika)
Invetasi di bandara ini dinilai sangat menarik. Setidaknya bila melihat dari tingkat pemgembalian investasi yang mencapai 15,6 persen. Selain itu jumlah penumpang yang menuju Labuan Bajo terus bertumbuh 10 persen setiap tahun. Namun, rute penerbangannya memang masih terbatas tapi akan ada penambahan internasional seperti dari Singapura, Kuala Lumpur, Darwin, dan Perth.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Sudibyo mengatakan pengelolaan bandara ini oleh swasta dan BUMN dapat mewujudkan pelayanan berkualitas bagi wisatawan mancanegara dan lokal. “Apalagi Labuan Bajo masuk kawasan strategis pariwisata nasional,” kata Wisnu.
Nantinya, pengembalian investasi akan dilakukan dari tarif layanan Bandara Labuan Bajo. Proyek ini juga didukung penjaminan pemerintah yang dilakukan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). (Baca juga: BKPM Tawarkan 5 Proyek Infrastruktur Rp 189 T ke Investor Tiongkok)
