Menjaga Ketahanan Pangan di Tahun Politik

Indonesia akan kembali memasuki tahun politik seiring berlangsungnya proses Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun depan. Kendati suhu politik mulai terasa memanas, namun pemerintah diingatkan agar tak abai dengan masalah pangan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan bisa mempengaruhi perekonomian dalam negeri karena erat kaitannya dengan tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Kasan, mengungkapkan komoditas pangan memiliki andil sangat besar terhadap tingkat kemiskinan. Menurutnya, pada September 2017 pangan berkontribusi sebesar 73,35% terhadap kemiskinan, naik menjadi 73,48% pada medio Maret 2018.

“Pengaruh pangan sangat penting untuk menekan angka kemiskinan,” kata Kasan di Jakarta, Senin (24/9).

(Baca : Atasi Kisruh Beras, Kadin Siap Sampaikan Usulan ke Pemerintah)

Menurutnya, stabilitas harga ditentukan oleh suplai dan permintaan. Pemerintah menargetkan inflasi bisa tetap terjaga di kisaran 3,5% pada tahun ini dan mengantisipasi dampak kebijakan tahun politik.

Salah satu caranya, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 57 Tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Permendag 58 Tahun 2018 tentang harga acuan penjualan di tingkat petani dan konsumen dengan tujuan untuk menjaga  inflasi volatile food tetap berada pada level 4%.

Kasan menyebutkan ada empat upaya yang dilakuan Kementerian Perdagangan untuk mencapai sasaran inflasi, yaikni terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antarpemerintah. “Selama dua tahun telah kita buktikan inflasi terjaga pada Ramadan,” ujarnya.

Beras, menurutnya masih menjadi komoditas utama yang ketersediaanya harus tetap dijaga. Kasan menuturkan,  Cadangan Beras Pemerintah (CBP) setidaknya harus mencapai 3% hingga 5% terhadap total asumsi konsumsi beras dalam negeri sebanyak yang mencapai 30,37 juta ton pada 2018, berdasarkan neraca beras Kementerian Pertanian. Alhasil, tahun ini pasokan beras wajib dijaga di kisaran 900 ribu ton sampai 1,5 juta ton.

 Proyeksi Permintaan Pangan 2019

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2018

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyatakan optimistis menyambut 2019 pihaknya mampu menyediakan kebutuhan pangan, terutama beras.  Sebab, saat ini hanya ada empat jenis kebutuhan pokok yang ketersediaannya di dalam negeri masih defisit sehingga memerlukan impor, yakni kedelai, gula, bawang putih, dan daging.

(Baca : Kisruh Berjilid-jilid Impor Beras yang Berujung “Perang” Menteri)

Agung pun memperkirakan produksi komoditas pertanian tahun depan akan membaik dengan pemerataan pembangunan yang terfokus kepada petani. Sebab, peningkatan kesejahteraan petani dapat memicu penurunan jumlah masyarakat miskin di perdesaan.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), level penduduk miskin perdesaan pada 2015 14,21%, turun ke angka 13,20% tahun ini. Nilai Tukar Upah Petani juga naik dari 107,44 menjadi 111,47 pada periode yang sama. “Itu menunjukkan kesejahteraan petani meningkat,” kata Agung.

Khusus komoditas beras, dia menyebutkan pasokan pemerintah dalam posisi aman untuk dijadikan acuan dan juga operasi pasar jika harga naik. Menurutnya, penyerapan beras dalam negeri jumlahnya mencapai 1,43 juta ton ditambah pasokan impor sebanyak 1,49 juta ton.

Target Produksi Pangan 2019

Sumber: Kementerian Pertanian, 2018

 Soroti Bulog 

Sementara itu, perusahaan pelat merah Perum Bulog juga tak luput dari sorotan dalam kaitannya pada masalah ketahanan pangan. 

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sawit menyebut Bulog memiliki posisi tawar yang lemah dalam menjaga stabilitas pangan, terutama beras. Hal itu tercermin dari realisasi penyerapan beras dalam negeri Bulog tahun lalu sekitar 58% dengan total volume sebesar 2,16 juta ton  atau lebih rendah dari yang ditargetkan sebanyak 3,7 juta ton.