Absen 3 Tahun, BPS Ungkap Sebab Penghentian Rilis Data Produksi Padi

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Rabu 26/9/2018, 16.35 WIB

BPS bekerja sama dengan Badan Penerapan dan Pengkajian teknologi (BPPT) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Petani Menanam Padi
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Dua orang buruh tani menanam padi di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (3/3). Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai tukar petani nasional pada Februari 2017 mengalami penurunan dibanding Januari 2017, yaitu 100,91 menjadi 100,33. Penurunan nilai tukar petani tersebut disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani turun sebesar 0,24 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan alasan dibalik penghentian penghitungan data produksi padi sejak 2015. Padahal, data beras merupakan salah satu acuan vital dalam menentukan kebijakan pangan pemerintah.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penghentian pengolahan data sejak 2015 karena perlu metodologi baru dalam penghitungan padi. "Sejak dulu BPS bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, tetapi kami melihat harus ada yang diperbaharui karena itu metodologi sejak tahun 1970," kata Suhariyanto di Jakarta, Rabu (26/9).

Menurutnya, jika pada metodologi sebelumnya, kolaborasi antara BPS dengan Kementerian Pertanian masih menggunakan penghitungan luas panen dikalikan rata-rata produktivitas padi per hektare. Data luas panen itu juga didapat dari penghitungan Dinas Pertanian daerah.

(Baca : BPS Rampungkan Pengumpulan Data Produksi Padi pada Agustus)

Meski begitu,  dia belum bisa membandingkan tingkat akurasi pendataan dengan metodologi terdahulu karena belum ada pendampingnya. Yang jelas, penggunaan metodologi yang lama harus diadaptasi karena ada detail yang berubah seperti produktivitas bibit dan pupuk.

Sementara pada metodologi baru, pihaknya akan mengadopsi teknologi terbaru untuk menghitung ketepatan penghitungan hasil panen. Karenanya, BPS masih terus berupaya menyelesaikan proses penghitungan produksi panen 2018 dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

Dalam penerapan metode KSA, BPS bekerja sama dengan Badan Penerapan dan Pengkajian teknologi (BPPT) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nantinya, satelit milik Lembagan Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan menjadi acuan penghitungan panen.

"Mereka menyediakan teknologi alat pemetaan tanpa butuh sinyal untuk merekam data panen di 198 ribu titik," ujar Suhariyanto.

(Baca : Mulai Agustus 2018, BPS Pantau Produksi Tanaman Pangan Lewat Satelit)

Metode KSA rencananya akan dirilis bulan depan. Saat ini, BPS masih melakukan penyesuaian tahun peta dengan hasil penghitungan supaya bisa menggunakan acuan terbaru tahun 2017.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui pemerintah membutuhkan data milik BPS sebagai acuan yang terpercaya. Terlebih, BPS telah absen merilis data produksi padi dan beras selama 3 tahun.

Darmin mengungkapkan, data produksi milik BPS akan menjawab polemik perbesaran yang selalu terjadi setiap tahun. "BPS merupakan lembaga yang menggunakan metode internasional sehingga perlu peningkatan kinerja," katanya.

Menurut Darmin, pemerintah harus membuat mekanisme untuk koordinasi pendataan satu pintu dengan sinergi dari kementerian dan lembaga. Namun, koordinasi itu juga harus menetapkan wewenang BPS bagi penggunaan data kementerian dan lembaga.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha