Dua Proyek Energi Terbarukan Masuk Program Pembiayaan Campuran
Dua proyek energi baru dan terbarukan (EBT) masuk dalam program pembiayaan campuran (blended finance). Dengan skema ini, maka proyek tersebut tidak hanya dibiayai pemerintah dan swasta, tapi juga dari filantropi.
Dua proyek tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) di Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Likupang, Sulawesi Utara. Kedua proyek tersebut sudah memiliki perjanjian kontrak jual beli listrik (Power Purcahse Agreemnet/PPA) dengan PLN. Total investasinya US$ 160 juta atau Rp 2,4 triliun.
Pembahasan pembiayaan itu pun sudah dibahas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Dalam rapat yang berlangsung hari ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengklarifikasi mengenai pendanaan itu.
Verifikasi ini penting untuk keberlangsungan proyek. “Kami mau sebelum tandatanga kami verifikasi satu per satu. Jadi jangan tandatangan, tahu-tahu tidak jalan,” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, di Jakarta, Selasa (2/10).
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya mendorong blended finance masuk ke dalam program Sustainable Development Goals (SDGs). Skema ini dikombinasikan dengan pembiayaan yang telah ada sebelumnya di Indonesia, dan dapat digunakan untuk tahun ini.
(Baca: Denmark Jajaki Investasi di Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan Surya)
Selain sektor listrik ada beberapa proyek infrastruktur yang diusulkan dengan skema blended finance. Bahkan, Kementerian Perhubungan akan menawarkan pembiayaan enam proyek infrastruktur transportasi dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia di Bali, Oktober mendatang. Nilai proyek-proyek tersebut mencapai puluhan triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek-proyek yang akan ditawarkan adalah pengembangan kereta ringan atau light rail transit (LRT) di Surabaya, Bandung, dan Medan. Selain itu, ada proyek perluasan Bandara Kuala Namu Medan, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid alias Bandara Internasional Lombok, dan Pelabuhan Kuala Tanjung.
"Untuk LRT rata-rata (nilai pembiayaan yang dibutuhkan) Rp 5 triliun-Rp 10 triliun. Bandara sebesar Rp 3 triliun hingga Rp 6 triliun dan pelabuhan Rp 3 triliun-Rp 5 triliun," kata Budi, di sela-sela Peresmian Tol Depok-Antasari Seksi I, di Jakarta, Kamis (27/9) malam.
