Dua Syarat untuk Atasi Kemiskinan dengan Teknologi
Dewasa ini, banyak negara mengkaji peran teknologi untuk mengatasi kemiskinan. Berdasarkan kajian Komisi Pathways for Prosperity on Technology and Inclusive Development, kualitas data dan kebijakan pemerintah menentukan seberapa besar manfaat perkembangan ekonomi digital untuk kesejahteraan masyarakat.
Bila ada kekurangan pada kedua komponen, maka peran teknologi untuk mengurangi kemiskinan tidak akan maksimal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, revolusi teknologi menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sekarang bagaimana memastikan, bahwa cara baru ini bisa benar-benar inklusif," ujar Sri yang juga menjabat Co-Chair Komisi Pathways dalam siaran pers, Kamis (4/10).
Caranya adalah dengan mengatasi eksklusivitas teknologi dan ketidaksetaraan digital. Apalagi, beberapa studi menyebutkan, masih ada tiga miliar penduduk dunia yang tidak terkoneksi internet (offline) pada 2023.
Oleh sebab itu, masyarakat harus diedukasi supaya bisa memaksimalkan peran teknologi untuk produktivitas dan daya saing. Di satu sisi, pemerintah juga harus menyediakan infrastrukturnya.
(Baca juga: Perusahaan E-Commerce Masih Pelit Data ke BPS)
Sri menyampaikan, teknologi telah menghubungkan sektor ekonomi informal dengan yang formal di Indonesia. "Karena itu, kami perlu segera memulai diskusi baru berdasarkan bukti (data) kuat terkait upaya pemberdayaan para pengambil keputusan di negara berkembang. Tujuannya, agar mereka bisa mengkapitalisasi dan mengelola teknologi baru lebih baik lagi," ujarnya.
Co-Chair Komisi Pathways Melinda Gates menambahkan, pemerintah harus lebih strategis dalam mengambil kebijakan dan mengalokasikan anggaran supaya teknologi efektif mengatasi kemiskinan. Maka dari itu, kualitas data menjadi krusial bagi pemerintah untuk mengambil keputusan.
"Kami tidak bisa membiarkan batasan menghalangi kelompok miskin dan marjinal untuk mendapatkan manfaat dari inovasi teknologi di masa mendatang,” kata dia.
